DPR Bakal Panggil Kepala Bappenas soal Pemindahan Ibu Kota
Kamis, 06 Juli 2017 - 15:35 WIB
DPR Bakal Panggil Kepala Bappenas soal Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Komisi XI DPR bakal memanggil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro terkait rencana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke daerah lain. Kendati demikian, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno tidak menjelaskan detail kapan rapat Komisi XI DPR bersama Bambang Brodjonegoro itu.
"Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Menurut dia, pemindahan Ibu Kota bukan persoalan yang mudah. Berbagai aspek dinilai perlu dipikirkan secara matang dalam melakukan hal tersebut.
"Contoh kalau pusat pemerintahan yang dipindahkan ya kan membuat gedung seperti gedung DPR itu Anda tahu lah membuat apartemen, itu aja susah," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Contoh kecil tersebut menurut dia perlu dipikirkan oleh pemerintah. "Urgensinya dalam jangka pendek saya kira belum ada," ungkapnya.
Selain itu, aspek budaya juga dianggapnya perlu dipikirkan oleh pemerintah dalam rencana pemindahan Ibu Kota itu. "Karena Ibu Kota harus memiliki karakter sebagai Ibu Kota. Kalau hanya fisik itu mudah, You panggil aja swasta-swasta yang besar, pengembang-pengembang yang besar, terus ditukar guling semua. Jalan veteran ditukar guling, siapapun akan mau, Thamrin kantor-kantor pemerintah ditukar guling siapapun akan mau," paparnya.
Diketahui sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kajian tentang pemindahan Ibu Kota itu diupayakan rampung pada akhir tahun 2017 ini. Sehingga, sejumlah persiapan bisa dimulai tahun 2018 mendatang.
"Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Menurut dia, pemindahan Ibu Kota bukan persoalan yang mudah. Berbagai aspek dinilai perlu dipikirkan secara matang dalam melakukan hal tersebut.
"Contoh kalau pusat pemerintahan yang dipindahkan ya kan membuat gedung seperti gedung DPR itu Anda tahu lah membuat apartemen, itu aja susah," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Contoh kecil tersebut menurut dia perlu dipikirkan oleh pemerintah. "Urgensinya dalam jangka pendek saya kira belum ada," ungkapnya.
Selain itu, aspek budaya juga dianggapnya perlu dipikirkan oleh pemerintah dalam rencana pemindahan Ibu Kota itu. "Karena Ibu Kota harus memiliki karakter sebagai Ibu Kota. Kalau hanya fisik itu mudah, You panggil aja swasta-swasta yang besar, pengembang-pengembang yang besar, terus ditukar guling semua. Jalan veteran ditukar guling, siapapun akan mau, Thamrin kantor-kantor pemerintah ditukar guling siapapun akan mau," paparnya.
Diketahui sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kajian tentang pemindahan Ibu Kota itu diupayakan rampung pada akhir tahun 2017 ini. Sehingga, sejumlah persiapan bisa dimulai tahun 2018 mendatang.
(kri)
