Pemerintah Bakal Ajak DPR Bicarakan Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA - Pemerintah berencana mengajak DPR membicarakan rencana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke daerah lain. Pasalnya, pemindahan Ibu Kota itu membutuhkan undang-undang.

"Pasti (duduk bersama DPR, red), harus ada produk hukumnya, nanti dikaji lebih lanjut," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Kendati demikian, dia memastikan bahwa komunikasi dengan DPR nantinya tidak dilakukan oleh dirinya, melainkan oleh menteri terkait. "Itu bukan pada saya, saya tugasnya menyiapkan kajian," paparnya.

Namun, dia memastikan bahwa pihaknya masih melakukan kajian terkait pemindahan Ibu Kota itu. Lebih lanjut, kata dia, kajian itu pun diupayakan selesai pada akhir tahun 2017 ini.

"Sehingga tahun 2018 sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu," imbuhnya.

Dirinya pun menanggapi santai saat ditanya bahwa 2018 merupakan tahun politik yang kemungkinan panas menjelang Pemilu 2019. "Didingini saja, kasih air dingin enak kok," pungkasnya.