Kemenag Perlu Perhatikan Sejumlah Hal Terkait Haji

JAKARTA - Kesiapan jamaah haji dinilai salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk penyelenggaraan haji tahun 2017 atau 1438 Hijriah.

Sebab, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid, sesempurna apapun fasilitas dan regulasi jika jamaah tidak disiapkan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah.

Apalagi lanjut dia, karena haji adalah extraordinary event. "Maka manasik pola baru yang materi, metode, dan frekuensi sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik untuk membentuk jamaah yang lebih siap," kata Sodik kepada SINDOnews, Senin (3/7/2017).

Hal lain yang perlu diperhatikan Kemenag adalah kesiapan petugas. Sodik mengatakan, petugas kloter dan nonkloter harus ditatar lebih baik sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Petugas yang prioritas adalah pemimpin langsung yakni ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan, dan keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas, fasum, dan makanan," paparnya.

Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan juga oleh Kemenag yakni penanganan visa. Sodik menuturkan, proses pendaftaran, pembuatan paspor harus lebih akurat dan cepat, agar proses visa juga lebih cepat.

"Tahun lalu ada data jamaah yang beda nama dalam paspor, kasus yang sangat banyak dan menghebohkan tahun lalu adalah keterlambatan visa, jangan terulang," ujarnya.

Dia menilai, pengelompokan jamaah juga perlu diperhatikan Kemenag. "Jamaah suami istri, jamaah satu keluarga, jamaah satu KBIH, jamaah satu kota diusahakan jangan terpisah," ungkapnya.

Sebab, tahun lalu banyak yang terpisah dan meresahkan. Lalu kata Sodik, manajemen jadwal embarkasi dan keberangkatan juga harus diperhatikan Kemenag.

"Rencanakan dan pastikan waktu di embarkasi dengan keberangkatan secara layak. Tahun lalu ada jamaah yang diembarkasi hanya 2 sampai 4 jam, sehingga bagi jamaah lansia dan jamaah risti (risiko tinggi) merepotkan," imbuhnya.

Lalu, manajemen jamaah risti dan jamaah lansia. Untuk penanganan tindakan darurat dan kepastian tenaga pendamping. Jumlah jamaah lansia 26% dan jamaah risti 60%. Hal lain yaitu prioritas pemeriksaan imigrasi, keluar dan masuk Arab Saudi bagi jamaah lansia dan jamaah risti. Kemudian, kesiapan maktab sesuai dengan nomor dan jumlah jamaah.

(Baca juga: TNI AU Halau Pesawat Amerika yang Melanggar Wilayah NKRI)

Selanjutnya tentang berbagai fasilitas dan cara penggunaan fasilitas di pesawat, maktab, fasilitas bis, fasilitas elektrik, dan lain-lain. Serta maktab, posko, klinik, bis, dan lain-lain harus ditandai secara eksklusif dengan bendera, ukuran dan warna yang mudah didentifikasi jamaah.

Hal lain lagi adalah jumlah, posko, dan militansi petugas perlindungan dan keamanan, khususnya pencari jamaah hilang harus ditingkatkan, baik di Makah, Madinah terutama di Mina.

Sodik menambahkan kualitas dan kuantitas fasilitas di Armuna terutama di Mina, misal kualitas toilet dan kapasitas tenda agar jamaah tertampung dengan layak. "Pernah ada kasus jamaah harus tidur miring karena tenda tidak cukup," imbuhnya.

Menurutnya, sosialisasi, edukasi, dan persuasi regulasi hari tarwiyah dan waktu jumrah juga dinilai harus dijelaskan dengan mendalam, bijak dan tegas agar bisa dipatuhi maksimum untuk keamanan jamaah.

"Selain itu, koordinasi yang maksimum antar petugas Kemenag dengan KBIH, antar petugas kloter dan nonkloter, antara petugas Indonesia dengan maktab, agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum," tuturnya.

"Tim pengawas haji yang maksimum, detail dan tegas untuk semua urusan terutama untuk pengawasan mitra kerja dari pihak Arab Saudi seperti kualitas jumlah bis, kualitas jumlah fasilitas di maktab, kualitas jumlah catering, dan kualitas kapasitas tenda," pungkasnya.