Jaksa Kembali Kena OTT, Pengawasan Internal Kejaksaan Dinilai Lemah
Sabtu, 17 Juni 2017 - 08:42 WIB
Jaksa Kembali Kena OTT, Pengawasan Internal Kejaksaan Dinilai Lemah
A
A
A
JAKARTA - Pemerhati kejaksaan, Halius Hosen mengkritisi kinerja Jaksa Agung M Prasetyo pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum jaksa di Kejati Bengkulu, 9 Juni 2017.
Halius mengatakan, penangkapan oknum jaksa di Kejati Bengkulu menambah daftar panjang jaksa yang terlibat kasus korupsi.
Dia menilai, sejumlah penangkapan terhadap oknum jaksa korup terjadi akibat lemahnya pengawasan di internal kejaksaan. "Pengawasan tak berjalan dengan benar. Pengawasan yang berjalan tak memiliki kekuatan sama sekali," kata Halius kepada SINDOnews, Jumat 16 Juni 2017.
Mantan Ketua Komisi Kejaksaan ini menuturkan, selama ini kejaksaan hanya melakukan pengawasan reguler terhadap para jaksa. Alhasil, lanjut dia, kejaksaan kerap kebobolan. (Baca juga: Jaksa yang Kena OTT Terancam Dipecat )
Halius menyesalkan, usulan yang pernah disampaikan Komisi Kejaksaan agar kejaksaan menerapkan pengawasan melekat kepada tiap-tiap jaksa tidak digubris. "Kita sudah evaluasi, pengawasan reguler tak akan mampu mengawasi perilaku jaksa. Kalau ada pengawasan melekat, jaksa akan lebih berhati-hati," ucap Halius.
Halius mengatakan, penangkapan oknum jaksa di Kejati Bengkulu menambah daftar panjang jaksa yang terlibat kasus korupsi.
Dia menilai, sejumlah penangkapan terhadap oknum jaksa korup terjadi akibat lemahnya pengawasan di internal kejaksaan. "Pengawasan tak berjalan dengan benar. Pengawasan yang berjalan tak memiliki kekuatan sama sekali," kata Halius kepada SINDOnews, Jumat 16 Juni 2017.
Mantan Ketua Komisi Kejaksaan ini menuturkan, selama ini kejaksaan hanya melakukan pengawasan reguler terhadap para jaksa. Alhasil, lanjut dia, kejaksaan kerap kebobolan. (Baca juga: Jaksa yang Kena OTT Terancam Dipecat )
Halius menyesalkan, usulan yang pernah disampaikan Komisi Kejaksaan agar kejaksaan menerapkan pengawasan melekat kepada tiap-tiap jaksa tidak digubris. "Kita sudah evaluasi, pengawasan reguler tak akan mampu mengawasi perilaku jaksa. Kalau ada pengawasan melekat, jaksa akan lebih berhati-hati," ucap Halius.
(dam)
