Din Syamsuddin Berharap Kerja Dewan Pancasila Bisa Maksimal
Din Syamsuddin Berharap Kerja Dewan Pancasila Bisa Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Saymsuddin menyambut baik pembentukan dan pelantikan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, siang tadi.
Din berharap, unit kerja yang berada di bawah Presiden ini bekerja maksimal untuk membumikan Pancasila. "Lembaga ini penting. Pancasila jangan hanya di kata-kata, tapi di perbuatan," kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
Din menilai, munculnya berbagai masalah sosial belakangan ini adalah akibat bangsa ini meninggalkan Pancasila. Salah satu contoh yang paling nyata adalah dalam sistem ekonomi. Bangsa ini sudah lama condong kepada sistem ekonomi yang kapitalistik.
"Dalam sistem ekonomi kita yang harusnya berbuah sila kelima, ternyata kita tidak amalkan. Pesan dari UUD 1945 Pasal 23, tidak kita laksankan. Justru kita laksanakan sistem kapitalistik," ucap Din.
Contoh lainnya, Din menyebut sistem politik yang diterapkan di Indonesia bertentangan dengan sila keempat. Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyarawatan, perwakilan.
Din berharap, dibentuknya UKP-PIP bisa merevitalisasi pengamalan Pancasila hingga tingkat keluarga. "Saya berharap Pancasila bisa diamalkan," tandas Din.
Din berharap, unit kerja yang berada di bawah Presiden ini bekerja maksimal untuk membumikan Pancasila. "Lembaga ini penting. Pancasila jangan hanya di kata-kata, tapi di perbuatan," kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
Din menilai, munculnya berbagai masalah sosial belakangan ini adalah akibat bangsa ini meninggalkan Pancasila. Salah satu contoh yang paling nyata adalah dalam sistem ekonomi. Bangsa ini sudah lama condong kepada sistem ekonomi yang kapitalistik.
"Dalam sistem ekonomi kita yang harusnya berbuah sila kelima, ternyata kita tidak amalkan. Pesan dari UUD 1945 Pasal 23, tidak kita laksankan. Justru kita laksanakan sistem kapitalistik," ucap Din.
Contoh lainnya, Din menyebut sistem politik yang diterapkan di Indonesia bertentangan dengan sila keempat. Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyarawatan, perwakilan.
Din berharap, dibentuknya UKP-PIP bisa merevitalisasi pengamalan Pancasila hingga tingkat keluarga. "Saya berharap Pancasila bisa diamalkan," tandas Din.
(maf)
Explore More