Jika Benar Kasus Amien Orderan, Pansus Angket Akan Evaluasi KPK
Selasa, 06 Juni 2017 - 10:14 WIB
Jika Benar Kasus Amien Orderan, Pansus Angket Akan Evaluasi KPK
A
A
A
JAKARTA - Disebutnya nama Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan terus menuai kritikan. Terlebih, ada yang menduga bahwa disebutnya nama Amien Rais itu bernuansa politik alias hasil orderan.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa berpendapat jika demikian maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak berjalan di ranah yang benar. "Kalau ini benar orderan, KPK sudah tidak berjalan di ranah yang benar," ujar Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Maka itu, menurut dia, evaluasi harus dilakukan jika memang KPK tak lagi berjalan di ranah yang benar. Salah satu cara mengevaluasinya, menurut dia, dengan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap KPK.
"Pansus diharapkan DPR harus kontrol, pansus harus bicarakan," ujar politikus Partai Gerindra ini.
Dirinya pun menyinggung pernyataan Penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebut dirinya termasuk sebagai pihak pengancam Miryam S Haryani. "Ternyata bukan saya, Markus Nari kan, menurut saya apa yang dilakukan KPK hari ini blufing-blufing terhadap orang-orang," imbuhnya.
Adapun Amien Rais disebut menerima transfer dana hingga Rp600 juta dari pengadaan alat kesehatan (Alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Hal demikian terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 31 Mei 2017 malam.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa berpendapat jika demikian maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak berjalan di ranah yang benar. "Kalau ini benar orderan, KPK sudah tidak berjalan di ranah yang benar," ujar Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Maka itu, menurut dia, evaluasi harus dilakukan jika memang KPK tak lagi berjalan di ranah yang benar. Salah satu cara mengevaluasinya, menurut dia, dengan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap KPK.
"Pansus diharapkan DPR harus kontrol, pansus harus bicarakan," ujar politikus Partai Gerindra ini.
Dirinya pun menyinggung pernyataan Penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebut dirinya termasuk sebagai pihak pengancam Miryam S Haryani. "Ternyata bukan saya, Markus Nari kan, menurut saya apa yang dilakukan KPK hari ini blufing-blufing terhadap orang-orang," imbuhnya.
Adapun Amien Rais disebut menerima transfer dana hingga Rp600 juta dari pengadaan alat kesehatan (Alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Hal demikian terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 31 Mei 2017 malam.
(kri)
