Wiranto Minta Usut Tuntas Kasus Pemberian Predikat WTP
Wiranto Minta Usut Tuntas Kasus Pemberian Predikat WTP
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyesalkan, aksi dugaan suap pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terhadap auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wiranto menyesalkan aksi suap tersebut karena dilakukan oleh dua lembaga berbeda untuk memuluskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan dari BPK dalam memberikan predikat laporan keuangan ke pemerintah.
"Kita serahkan pengusutan secara tuntas (kepada KPK) agar kepercayaan terhadap pemeriksaan ini bisa terus mendapatkan satu pertanggungjawaban sendiri," kata Wiranto usai memberikan sambutan kegiatan penyerahan LHP Keuangan Kementerian/Lembaga di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Wiranto meminta agar kasus suap tersebut diusut sampai tuntas. Pasalnya dia menilai, penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah tidak boleh disalahgunakan. Sehingga hasil penilaian tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel.
"Oleh karena itu kalau ada temuan seperti itu dan ada oknum yang salah gunakan kewenangan itu ya tindak dengan tegas supaya tak menjalar ke petugas lain," ujarnya.
(Baca juga: DPR Kaget KPK OTT Pegawai BPK Terkait Pemberian Opini WTP)
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan sejumlah pihak pada Sabtu 27 Mei 2017 lalu. Penangkapan ini diketahui terkait suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016 terhadap Kemendes PDTT.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito (SUG) dan pejabat eselon III Kemendes PDTT diduga selaku pemberi suap, dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri (RS) dan auditor BPK Ali Sadli (ALS) diduga penerima suap.
Wiranto menyesalkan aksi suap tersebut karena dilakukan oleh dua lembaga berbeda untuk memuluskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan dari BPK dalam memberikan predikat laporan keuangan ke pemerintah.
"Kita serahkan pengusutan secara tuntas (kepada KPK) agar kepercayaan terhadap pemeriksaan ini bisa terus mendapatkan satu pertanggungjawaban sendiri," kata Wiranto usai memberikan sambutan kegiatan penyerahan LHP Keuangan Kementerian/Lembaga di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Wiranto meminta agar kasus suap tersebut diusut sampai tuntas. Pasalnya dia menilai, penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah tidak boleh disalahgunakan. Sehingga hasil penilaian tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel.
"Oleh karena itu kalau ada temuan seperti itu dan ada oknum yang salah gunakan kewenangan itu ya tindak dengan tegas supaya tak menjalar ke petugas lain," ujarnya.
(Baca juga: DPR Kaget KPK OTT Pegawai BPK Terkait Pemberian Opini WTP)
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan sejumlah pihak pada Sabtu 27 Mei 2017 lalu. Penangkapan ini diketahui terkait suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016 terhadap Kemendes PDTT.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito (SUG) dan pejabat eselon III Kemendes PDTT diduga selaku pemberi suap, dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri (RS) dan auditor BPK Ali Sadli (ALS) diduga penerima suap.
(maf)
Explore More