SBY yang Minta Fraksi Demokrat Tolak Angket KPK
SBY yang Minta Fraksi Demokrat Tolak Angket KPK
A
A
A
JAKARTA - Sikap Partai Demokrat yang menolak hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari instruksi Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Fraksi Partai Demokrat pun menegaskan penolakannya mengirimkan anggotanya masuk Panitia Khusus (Pansus) angket tersebut.
"Saya pikir Pak SBY telah memberikan arahan komprehensif ke Ketua Fraksi Demokrat (Edhie Baskoro Yudhoyono-red)," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017). (Baca Juga: Fahri Usulkan Angket KPK, Sejumlah Anggota DPR Walk Out )
Menurut dia, Partai Demokrat menilai hak angket DPR terhadap KPK itu lebih baik dibatalkan. "Substansinya bagi Demokrat itu tak relevan dilakukan angket, sehingga Partai Demokrat konsisten menolak dan tak akan mengirim anggota ke Pansus," tutur mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.
Kendati demikian, dia sepakat jika kinerja KPK perlu diawasi. Salah satu persoalan yang perlu diawasinya, yakni jika ada kasus yang mengendap di KPK. "Pengawasan perlu tapi bukan melemahkan KPK," papar anggota komisi I DPR ini.
Namun, Fraksi Partai Demokrat enggan mempengaruhi fraksi lain untuk membatalkan usulan hak angket tersebut. "Saya pikir setiap partai punya kebijakan sendiri dan itu hak prerogatif sendiri," ucapnya.
Fraksi Partai Demokrat pun menegaskan penolakannya mengirimkan anggotanya masuk Panitia Khusus (Pansus) angket tersebut.
"Saya pikir Pak SBY telah memberikan arahan komprehensif ke Ketua Fraksi Demokrat (Edhie Baskoro Yudhoyono-red)," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017). (Baca Juga: Fahri Usulkan Angket KPK, Sejumlah Anggota DPR Walk Out )
Menurut dia, Partai Demokrat menilai hak angket DPR terhadap KPK itu lebih baik dibatalkan. "Substansinya bagi Demokrat itu tak relevan dilakukan angket, sehingga Partai Demokrat konsisten menolak dan tak akan mengirim anggota ke Pansus," tutur mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.
Kendati demikian, dia sepakat jika kinerja KPK perlu diawasi. Salah satu persoalan yang perlu diawasinya, yakni jika ada kasus yang mengendap di KPK. "Pengawasan perlu tapi bukan melemahkan KPK," papar anggota komisi I DPR ini.
Namun, Fraksi Partai Demokrat enggan mempengaruhi fraksi lain untuk membatalkan usulan hak angket tersebut. "Saya pikir setiap partai punya kebijakan sendiri dan itu hak prerogatif sendiri," ucapnya.
(dam)
Explore More