Indonesia Dinilai Belum Siap Tangkal Serangan Siber
Selasa, 16 Mei 2017 - 13:06 WIB
Indonesia Dinilai Belum Siap Tangkal Serangan Siber
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Indonesia belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti ransomware wannaCry. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang diserang virus tersebut.
"Kasus serangan ransomware ini membuktikan Indonesia pun belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti itu," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/5/2017). Maka itu, menurut dia, pemerintah harus mempercepat pembentukan dan memfungsikan Badan Siber Nasional.
Kata dia, kehadiran dan efektivitas kerja Badan Siber Nasional semakin terasa urgensinya setelah Indonesia, bersama hampir 100 negara di berbagai belahan dunia, menjadi korban serangan ransomware wannaCry yang menginfeksi jaringan komputer pada pekan kedua Mei 2017.
"Jika sudah berfungsi, Badan Siber Nasional setidaknya bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat," papar politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, serangan siber berskala global itu diduga dilakukan oleh sekumpulan hackers berjuluk shadow brokers yang dimulai sejak Jumat 12 Mei lalu, dengan menebar virus atau ransomware wannaCry.
Dalam sekejap, serangan itu menginfeksi 130.000 komputer di 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia hingga Indonesia. Dilaporkan bahwa ransomware mulai terdeteksi pada 12 Mei 2017 sore waktu Indonesia Barat.
Hari itu kata dia, jaringan komputer pada sebuah rumah sakit di Jakarta tidak bisa berfungsi karena disusupi ransomware. Dia menambahkan, rumah sakit itu kesulitan mengatur urutan antrian pasien. Menurut dia, serangan siber seperti ini belum akan berakhir.
"Kasus ini tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah. Apalagi, serangan ini pun sudah terdeteksi di dalam negeri," ungkapnya.
Maka itu lanjut dia, upaya untuk membangkitkan kewaspadaan bersama sangat diperlukan. "Tentang urgensi kewaspadaan bersama itu, inisiatif hendaknya diambil oleh pemerintah, khususnya pada aspek pembaruan atau update sistem pada setiap komputer," kata dia.
Dia berpendapat, cukup relevan jika mempertanyakan kesiapan atau efektivitas kerja badan siber nasional. "Apakah badan siber ini sudah terbentuk dan sudah bekerja? Kalau belum terbentuk, apa kendalanya?" imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai pertanyaan tersebut relevan karena isu pembentukan badan siber nasional sudah bergema sejak awal 2017. Bahkan sambung dia, pemerintah sendiri berambisi merampungkan pembentukannya pada bulan Januari lalu.
"Terlepas dari pro-kontra pembentukannya, kehadiran negara melalui badan siber nasional sangat diperlukan," katanya.
Bahkan, Bamsoet menjelaskan, jika belajar dari pengalaman buruk sejumlah negara, aktivitas negara atau pemerintah di dunia siber mulai terlihat urgensinya. "Amerika Serikat yang aktif di dunia siber pun bisa menjadi korban serangan oleh peretas dari Rusia," pungkasnya.
"Kasus serangan ransomware ini membuktikan Indonesia pun belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti itu," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/5/2017). Maka itu, menurut dia, pemerintah harus mempercepat pembentukan dan memfungsikan Badan Siber Nasional.
Kata dia, kehadiran dan efektivitas kerja Badan Siber Nasional semakin terasa urgensinya setelah Indonesia, bersama hampir 100 negara di berbagai belahan dunia, menjadi korban serangan ransomware wannaCry yang menginfeksi jaringan komputer pada pekan kedua Mei 2017.
"Jika sudah berfungsi, Badan Siber Nasional setidaknya bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat," papar politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, serangan siber berskala global itu diduga dilakukan oleh sekumpulan hackers berjuluk shadow brokers yang dimulai sejak Jumat 12 Mei lalu, dengan menebar virus atau ransomware wannaCry.
Dalam sekejap, serangan itu menginfeksi 130.000 komputer di 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia hingga Indonesia. Dilaporkan bahwa ransomware mulai terdeteksi pada 12 Mei 2017 sore waktu Indonesia Barat.
Hari itu kata dia, jaringan komputer pada sebuah rumah sakit di Jakarta tidak bisa berfungsi karena disusupi ransomware. Dia menambahkan, rumah sakit itu kesulitan mengatur urutan antrian pasien. Menurut dia, serangan siber seperti ini belum akan berakhir.
"Kasus ini tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah. Apalagi, serangan ini pun sudah terdeteksi di dalam negeri," ungkapnya.
Maka itu lanjut dia, upaya untuk membangkitkan kewaspadaan bersama sangat diperlukan. "Tentang urgensi kewaspadaan bersama itu, inisiatif hendaknya diambil oleh pemerintah, khususnya pada aspek pembaruan atau update sistem pada setiap komputer," kata dia.
Dia berpendapat, cukup relevan jika mempertanyakan kesiapan atau efektivitas kerja badan siber nasional. "Apakah badan siber ini sudah terbentuk dan sudah bekerja? Kalau belum terbentuk, apa kendalanya?" imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai pertanyaan tersebut relevan karena isu pembentukan badan siber nasional sudah bergema sejak awal 2017. Bahkan sambung dia, pemerintah sendiri berambisi merampungkan pembentukannya pada bulan Januari lalu.
"Terlepas dari pro-kontra pembentukannya, kehadiran negara melalui badan siber nasional sangat diperlukan," katanya.
Bahkan, Bamsoet menjelaskan, jika belajar dari pengalaman buruk sejumlah negara, aktivitas negara atau pemerintah di dunia siber mulai terlihat urgensinya. "Amerika Serikat yang aktif di dunia siber pun bisa menjadi korban serangan oleh peretas dari Rusia," pungkasnya.
(maf)
