Kesenjangan Sosial Picu Disintegrasi Bangsa
Selasa, 16 Mei 2017 - 12:38 WIB
Kesenjangan Sosial Picu Disintegrasi Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Kesenjangan sosial diakui menjadi salah satu potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Mengatasi persoalan tersebut perlu menggerakkan aktivitas perekonomian dan bisnis yang berdampak sosial
Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko mengatakan, untuk mendorong terwujudnya gagasan ini, perangkat desa juga perlu diberi insentif. Menurutnya secara berkala, pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.
"Perangkat desa yang terbukti mampu mengelola dana desa dengan baik untuk menyejahterakan warganya dengan menggerakkan kewirausahaan sosial, harus diberi insentif," ujar Budiman dalam siaran persnya, Selasa (16/5/2017).
Dia mencontohkan, renovasi Pasar Patimuan yang merupakan di daerah pemilihannya ini merupakan bagian dari upaya untuk menghidupkan kewirausahaan sosial di desa-desa. Bahkan, kata dia renovasi Pasar Patimuan merupakan ikon kebanggaan warga Cilacap dan terbilang istimewa karena dilakukan tanpa menggunakan APBD Kabupaten Cilacap Maupun Jawa Tengah.
"Murni menggunakan dana yang semuanya dikelola oleh Badan Usaha Desa (BUMDes)," ucapnya. (Baca: HT: Kesenjangan Sosial Harus Segera Diatasi)
Pernyataan ini juga disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam kesempatan acara peresmian kembali Pasar Patimuan setelah direnovasi sejak 2015.
Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko mengatakan, untuk mendorong terwujudnya gagasan ini, perangkat desa juga perlu diberi insentif. Menurutnya secara berkala, pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.
"Perangkat desa yang terbukti mampu mengelola dana desa dengan baik untuk menyejahterakan warganya dengan menggerakkan kewirausahaan sosial, harus diberi insentif," ujar Budiman dalam siaran persnya, Selasa (16/5/2017).
Dia mencontohkan, renovasi Pasar Patimuan yang merupakan di daerah pemilihannya ini merupakan bagian dari upaya untuk menghidupkan kewirausahaan sosial di desa-desa. Bahkan, kata dia renovasi Pasar Patimuan merupakan ikon kebanggaan warga Cilacap dan terbilang istimewa karena dilakukan tanpa menggunakan APBD Kabupaten Cilacap Maupun Jawa Tengah.
"Murni menggunakan dana yang semuanya dikelola oleh Badan Usaha Desa (BUMDes)," ucapnya. (Baca: HT: Kesenjangan Sosial Harus Segera Diatasi)
Pernyataan ini juga disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam kesempatan acara peresmian kembali Pasar Patimuan setelah direnovasi sejak 2015.
(kur)
