Dampak Banding Vonis Ahok, Kredibilitas Kejagung Tercoreng

JAKARTA - Perkara penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok sangat menentukan kredibilitas Kejaksaan Agung (Kejagung). Seharusnya Kejagung dalam proses hukum berpihak kepada negara untuk membuktikan adanya tindak pidana.

Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis dua tahun penjara Ahok akan berimbas kepada nama baik Kejagung. Menurutnya, publik akan mempertenyakan posisi Kejagung sebagai pembela negara atau sebaliknya.

"Pasti publik bertanya, pengajuan banding jaksa ini untuk kepentingan siapa? Dan jaksa ini bekerja untuk siapa?" ujar Aboe saat dihubungi SINDOnews, Minggu (14/5/2017).

Dia menuturkan, pada umumnya JPU melakukan banding jika vonis kepada terpidana dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun, dianggap wajar jika yang mengajukan banding adalah dari pihak Ahok karena tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan. (Baca: Unjuk Rasa Pendukung Ahok Ciptakan Ketegangan Baru)

"Karena tugas jaksa adalah mewakili negara untuk membuktikan tindak pidana dari terdakwa, bukan membela atau meringankannya," ucapnya.