Yorrys Raweyai Belum Terima Surat Peringatan dari DPP Golkar
Minggu, 07 Mei 2017 - 18:08 WIB
Yorrys Raweyai Belum Terima Surat Peringatan dari DPP Golkar
A
A
A
JAKARTA - Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai mengaku belum menerima surat peringatan dari partainya. Maka itu, Yorrys ogah menanggapi kabar dirinya ditegur setelah menyebut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bakal menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Gue belum tanggapi, karena gue belum terima (surat teguran, red)," ujar Yorrys di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).
Dirinya mengaku mengetahui kabar dirinya ditegur DPP Partai Golkar dari pemberitaan media massa. "Saya sendiri belum mengerti, mekanismenya bagaimana, nanti setelah gue baca baru mengerti mekanismenya," tuturnya.
Karena itu, dirinya kembali menegaskan ogah menanggapi kabar adanya surat peringatan dari partainya itu. "Buat apa kita tanggapi, buang buang energi saja," ucapnya.
Namun, dia menjelaskan bahwa Partai Golkar bukan milik pribadi. Dia menambahkan, jika Golkar ingin menjadi partai milik rakyat harus mengubah sistem di dalamnya.
"Sehingga kita merubah seluruh substansi dari mekanisme dari partai itu, dia jadi public party, jadi dia harus berubah, milik semua, jadi dia bagaimana menjadikan Golkar jadi partai rakyat, kita mau menang kan, ini lah partai modern yang mau kita rumuskan itu," pungkasnya.
"Gue belum tanggapi, karena gue belum terima (surat teguran, red)," ujar Yorrys di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).
Dirinya mengaku mengetahui kabar dirinya ditegur DPP Partai Golkar dari pemberitaan media massa. "Saya sendiri belum mengerti, mekanismenya bagaimana, nanti setelah gue baca baru mengerti mekanismenya," tuturnya.
Karena itu, dirinya kembali menegaskan ogah menanggapi kabar adanya surat peringatan dari partainya itu. "Buat apa kita tanggapi, buang buang energi saja," ucapnya.
Namun, dia menjelaskan bahwa Partai Golkar bukan milik pribadi. Dia menambahkan, jika Golkar ingin menjadi partai milik rakyat harus mengubah sistem di dalamnya.
"Sehingga kita merubah seluruh substansi dari mekanisme dari partai itu, dia jadi public party, jadi dia harus berubah, milik semua, jadi dia bagaimana menjadikan Golkar jadi partai rakyat, kita mau menang kan, ini lah partai modern yang mau kita rumuskan itu," pungkasnya.
(kri)
