KPK Diminta Tak Perlu Khawatirkan Angket DPR
Jum'at, 28 April 2017 - 22:21 WIB
KPK Diminta Tak Perlu Khawatirkan Angket DPR
A
A
A
JAKARTA - Keputusan DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki berbagai persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, dalam negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan negara harus berlangsung akuntabel dan transparan.
"Angket adalah salah satu cara untuk memastikan penyelenggaraan negara berlangsung dalam kerangka hukum. Bukan semau-maunya," kata Margarito saat dihubungi SINDOnews, Jumat (28/4/2017).
Dalam rapat paripurna membahas usulan hak angket yang digelar di DPR hari ini, sejumlah frakasi politik seperti Gerindra, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak hak angket.
Fraksi-fraksi ini khawatir hak angket mengganggu kinerja KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. "Apa yang ditakuti dari angket, orang cuma minta klarifikasi dan membuktikan fakta. Data yang dimiliki DPR, tinggal dijawab saja. Apa yang perlu ditakuti?" ucap Margarito.
Alih-alih melemahkan KPK, Margarito mengatakan, angket justru memperkuat lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut. Margarito pun mengutip jargon KPK, yakni Berani Jujur, Hebat.
Menurut Margarito, kehawatiran adanya upaya pelemahan lembaga antirasuah tidak akan menjangkiti pihak yang jujur. "Kenapa harus dipikir bahwa ini akan melemahkan. KPK selalu bilang jujur. Nah, kenapa sekarang takut. Orang jujur kok takut," ucap Margarito.
Ke depan, lanjut Margarito, angket yang telah disetujui DPR bisa menyelidiki sejumlah dugaan penyelewengan di KPK. Salah satunya terkait tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK dalam mengelola anggaran sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Harus dibuka, apalagi DPR punya data BPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengaudit pengelolaan keuangan penyelenggaraan negara," ucap Margarito.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, dalam negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan negara harus berlangsung akuntabel dan transparan.
"Angket adalah salah satu cara untuk memastikan penyelenggaraan negara berlangsung dalam kerangka hukum. Bukan semau-maunya," kata Margarito saat dihubungi SINDOnews, Jumat (28/4/2017).
Dalam rapat paripurna membahas usulan hak angket yang digelar di DPR hari ini, sejumlah frakasi politik seperti Gerindra, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak hak angket.
Fraksi-fraksi ini khawatir hak angket mengganggu kinerja KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. "Apa yang ditakuti dari angket, orang cuma minta klarifikasi dan membuktikan fakta. Data yang dimiliki DPR, tinggal dijawab saja. Apa yang perlu ditakuti?" ucap Margarito.
Alih-alih melemahkan KPK, Margarito mengatakan, angket justru memperkuat lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut. Margarito pun mengutip jargon KPK, yakni Berani Jujur, Hebat.
Menurut Margarito, kehawatiran adanya upaya pelemahan lembaga antirasuah tidak akan menjangkiti pihak yang jujur. "Kenapa harus dipikir bahwa ini akan melemahkan. KPK selalu bilang jujur. Nah, kenapa sekarang takut. Orang jujur kok takut," ucap Margarito.
Ke depan, lanjut Margarito, angket yang telah disetujui DPR bisa menyelidiki sejumlah dugaan penyelewengan di KPK. Salah satunya terkait tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK dalam mengelola anggaran sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Harus dibuka, apalagi DPR punya data BPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengaudit pengelolaan keuangan penyelenggaraan negara," ucap Margarito.
(dam)
