Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru, Ahok Tak Layak Masuk Kabinet
Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru, Ahok Tak Layak Masuk Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak layak masuk kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pasalnya, Ahok merupakan sosok yang sangat kontroversial.
"Sehingga memasukkannya dalam kabinet hanya akan mengundang kegaduhan baru," ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada SINDOnews, Selasa (25/4/2017).
Dia yakin bahwa gelombang demonstrasi akan terus membanjiri Istana Negara jika Ahok dipilih sebagai menteri nantinya. "Sehingga akan mengakibatkan terganggunya jalannya pemerintahan secara keseluruhan," paparnya.
Kata dia, bahwa reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, lanjut dia, hanya presiden yang lebih paham sosok apa yang dibutuhkan untuk memperkuat kabinetnya.
"Namun mencermati kabar akan masuknya Ahok dalam jajaran Kabinet Kerja patut dikritisi," ucapnya.
Kika reshuffle itu benar terjadi, menurutnya, maka figur-figur ekonomlah yang lebih dibutuhkan. Karena saat ini sektor ekonomi yang harus mendapatkan penyegaran personel karena kinerjanya masih kedodoran.
"Ahok bukanlah sosok ekonom, sehingga memaksakannya masuk ke dalam konfigurasi kabinet merupakan langkah yang tidak tepat," katanya.
Sya'roni berpandangan, jika yang akan diganti adalah menteri dari unsur partai politik (parpol), maka bisa menimbulkan dendam politik. Parpol tersebut bisa menebarkan intrik permusuhan yang bisa mengakibatkan retaknya soliditas parpol pendukung pemerintah.
Apalagi tambah dia, masa jabatan Presiden Jokowi sudah tinggal sedikit lagi. Maka, Jokowi disarankan fokus memperkuat pembangunan ekonomi, dan sudah tidak ada waktu lagi utak-atik kabinet hanya untuk mengakomodasi Ahok.
"Rakyat masih bersabar menunggu janji Presiden Jokowi yang akan membawa ekonomi Indonesia melesat tinggi, sebaiknya presiden fokus memenuhi janji tersebut," pungkasnya.
"Sehingga memasukkannya dalam kabinet hanya akan mengundang kegaduhan baru," ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada SINDOnews, Selasa (25/4/2017).
Dia yakin bahwa gelombang demonstrasi akan terus membanjiri Istana Negara jika Ahok dipilih sebagai menteri nantinya. "Sehingga akan mengakibatkan terganggunya jalannya pemerintahan secara keseluruhan," paparnya.
Kata dia, bahwa reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, lanjut dia, hanya presiden yang lebih paham sosok apa yang dibutuhkan untuk memperkuat kabinetnya.
"Namun mencermati kabar akan masuknya Ahok dalam jajaran Kabinet Kerja patut dikritisi," ucapnya.
Kika reshuffle itu benar terjadi, menurutnya, maka figur-figur ekonomlah yang lebih dibutuhkan. Karena saat ini sektor ekonomi yang harus mendapatkan penyegaran personel karena kinerjanya masih kedodoran.
"Ahok bukanlah sosok ekonom, sehingga memaksakannya masuk ke dalam konfigurasi kabinet merupakan langkah yang tidak tepat," katanya.
Sya'roni berpandangan, jika yang akan diganti adalah menteri dari unsur partai politik (parpol), maka bisa menimbulkan dendam politik. Parpol tersebut bisa menebarkan intrik permusuhan yang bisa mengakibatkan retaknya soliditas parpol pendukung pemerintah.
Apalagi tambah dia, masa jabatan Presiden Jokowi sudah tinggal sedikit lagi. Maka, Jokowi disarankan fokus memperkuat pembangunan ekonomi, dan sudah tidak ada waktu lagi utak-atik kabinet hanya untuk mengakomodasi Ahok.
"Rakyat masih bersabar menunggu janji Presiden Jokowi yang akan membawa ekonomi Indonesia melesat tinggi, sebaiknya presiden fokus memenuhi janji tersebut," pungkasnya.
(kri)
Explore More