Para Menteri Tak Hadir, Rapat Pembahasan Ibadah Haji Batal
A
A
A
JAKARTA - Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan sejumlah menteri terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 batal digelar hari ini. Rapat itu batal karena para menteri tidak hadir.
"Hari ini tidak ada satu pun menteri yang hadir. Yang lain, mewakilkan semua jajaran di bawahnya," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2017). ( Baca Juga: Biaya Haji Naik Jadi Rp34,9 Juta )
Menurut jadwal yang beredar, rapat konsultasi akan digelar pukul 12.00 WIB. Rapat ini akan diikui oleh ketua dan sekretaris fraski, serta pimpinan Komisi I, III, V, VIII, dan IX.
Sementara itu, para menteri kabinet yang dijadwalkan hadir di antaranya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Kesehatan Nila F Moloek, Menteri luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Dirjen Keimigrasian Ronny F Sompie, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Agus mengatakan, rapat konsultasi ini memiliki nilai strategis terkait pelaksanaan ibadah haji.
Dia menyayangkan para menteri dan pejabat negara tidak bisa hadir dalam rapat ini. "Padahal kita butuh kebijakan, yang diteken oleh menteri atau setingkat dirjen. Yang hadir justru jajaran tingkat pelaksana. Karenanya kita jadwal ulang rapat," kata Agus.
"Hari ini tidak ada satu pun menteri yang hadir. Yang lain, mewakilkan semua jajaran di bawahnya," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2017). ( Baca Juga: Biaya Haji Naik Jadi Rp34,9 Juta )
Menurut jadwal yang beredar, rapat konsultasi akan digelar pukul 12.00 WIB. Rapat ini akan diikui oleh ketua dan sekretaris fraski, serta pimpinan Komisi I, III, V, VIII, dan IX.
Sementara itu, para menteri kabinet yang dijadwalkan hadir di antaranya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Kesehatan Nila F Moloek, Menteri luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Dirjen Keimigrasian Ronny F Sompie, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Agus mengatakan, rapat konsultasi ini memiliki nilai strategis terkait pelaksanaan ibadah haji.
Dia menyayangkan para menteri dan pejabat negara tidak bisa hadir dalam rapat ini. "Padahal kita butuh kebijakan, yang diteken oleh menteri atau setingkat dirjen. Yang hadir justru jajaran tingkat pelaksana. Karenanya kita jadwal ulang rapat," kata Agus.
(dam)