Golkar Minta DPR Rapat dengan Jokowi Bahas Setya Novanto
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Golkar mendorong adanya rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat konsultasi untuk membahas status pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Kahar Muzakir mengatakan, mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pencegahan boleh dilakukan jika status hukumnya sudah tingkat penyidikan. Maka itu, diperlukan rapat konsultasi untuk menghindari adanya kesalahpahaman.
"Pak Nov (Setya Novanto-red) masih penyelidikan. Saksi," ujar Kahar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/4/2017). (Baca: PDIP Tolak Rencana DPR Kirim Nota Keberatan)
Setya Novanto dicegah pergi ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum Partai Golkar itu dicegah pergi ke luar negeri terkait perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Kahar Muzakir mengatakan, mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pencegahan boleh dilakukan jika status hukumnya sudah tingkat penyidikan. Maka itu, diperlukan rapat konsultasi untuk menghindari adanya kesalahpahaman.
"Pak Nov (Setya Novanto-red) masih penyelidikan. Saksi," ujar Kahar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/4/2017). (Baca: PDIP Tolak Rencana DPR Kirim Nota Keberatan)
Setya Novanto dicegah pergi ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum Partai Golkar itu dicegah pergi ke luar negeri terkait perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
(kur)