Dua Tantangan Besar Komisioner Baru KPU
Senin, 10 April 2017 - 11:07 WIB
Dua Tantangan Besar Komisioner Baru KPU
A
A
A
JAKARTA - Para calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih akan dilantik pada 11 April 2017. Dalam menjalankan tugasnya, para komisioner baru KPU akan menghadapi dua tantangan besar.
Pertama, mereka harus menjalanlan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang saat ini sudah dipersiapkan oleh komisioner sebelumnya.
"Jangan sampai proses peralihan komisioner KPU ini mengganggu pelaksanaan Pilkada 2018," kata Anggota Komisi II DPR Sutriyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/4/2017). (Baca Juga: Selasa, Jokowi Lantik Komisioner KPU-Bawaslu )
Dia menambahkan, pelaksanaan pilkada gelombang pertama dan kedua relatif berjalan baik dan lancar. Oleh karena itu dia mengharapkan pelaksanaan Pilkada 2018 harus lebih baik.
Menurut Sutriyono, evaluasi Pilkada oleh Komisi II DPR beberapa waktu lalu perlu segera ditindaklanjuti.
Pilkada 2018, kata dia, harus mendapat perhatian serius komisioner KPU terpilih, karena beberapa daerah yang ikut gelombang ketiga adalah daerah berpenduduk banyak dan wilayahnya luas.
Daerah tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara provinsi terluas seperti Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara juga akan menyelenggarakan Pilkada 2018.
“Faktor jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Terutama provinsi terpadat seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah," tuturnya.
Dia mengatakan, persoalan klasik dari setiap pilkada adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara tantangan kedua yang harus diantisipasi sejak dini oleh anggota KPU terpilih adalah pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD dan presiden secara bersamaan.
Dia menambahkan, perlu perencanaan matang dan rancangan besar (grand design) yang tepat untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.
"Belum ada contoh pelaksanaannya di negeri ini. Jadi, ini pengalaman pertama yang menuntut manajerial terbaik dari KPU,” katanya.
Sutriyono mengatakan, Pemilu 2019 merupakan episode baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Untuk itu, kata dia, KPU harus mampu melaksanakan dan mengorganisasikan pemilu serentak tersebut.
Dia berharap usai dilantik, komisioner KPU terpilih langsung "tancap gas" menyesuaikan diri dengan berbagai agenda pilkada dan persiapan pemilu.
Sutriyono menjelaskan proses konsolidasi KPU terpilih harus sesegera mungkin diselesaikan. Konsolidasi tim ini menjadi krusial dalam membangun kekompakan sesama anggota KPU.
Pertama, mereka harus menjalanlan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang saat ini sudah dipersiapkan oleh komisioner sebelumnya.
"Jangan sampai proses peralihan komisioner KPU ini mengganggu pelaksanaan Pilkada 2018," kata Anggota Komisi II DPR Sutriyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/4/2017). (Baca Juga: Selasa, Jokowi Lantik Komisioner KPU-Bawaslu )
Dia menambahkan, pelaksanaan pilkada gelombang pertama dan kedua relatif berjalan baik dan lancar. Oleh karena itu dia mengharapkan pelaksanaan Pilkada 2018 harus lebih baik.
Menurut Sutriyono, evaluasi Pilkada oleh Komisi II DPR beberapa waktu lalu perlu segera ditindaklanjuti.
Pilkada 2018, kata dia, harus mendapat perhatian serius komisioner KPU terpilih, karena beberapa daerah yang ikut gelombang ketiga adalah daerah berpenduduk banyak dan wilayahnya luas.
Daerah tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara provinsi terluas seperti Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara juga akan menyelenggarakan Pilkada 2018.
“Faktor jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Terutama provinsi terpadat seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah," tuturnya.
Dia mengatakan, persoalan klasik dari setiap pilkada adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara tantangan kedua yang harus diantisipasi sejak dini oleh anggota KPU terpilih adalah pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD dan presiden secara bersamaan.
Dia menambahkan, perlu perencanaan matang dan rancangan besar (grand design) yang tepat untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.
"Belum ada contoh pelaksanaannya di negeri ini. Jadi, ini pengalaman pertama yang menuntut manajerial terbaik dari KPU,” katanya.
Sutriyono mengatakan, Pemilu 2019 merupakan episode baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Untuk itu, kata dia, KPU harus mampu melaksanakan dan mengorganisasikan pemilu serentak tersebut.
Dia berharap usai dilantik, komisioner KPU terpilih langsung "tancap gas" menyesuaikan diri dengan berbagai agenda pilkada dan persiapan pemilu.
Sutriyono menjelaskan proses konsolidasi KPU terpilih harus sesegera mungkin diselesaikan. Konsolidasi tim ini menjadi krusial dalam membangun kekompakan sesama anggota KPU.
(dam)
