Isu Sara Digunakan, Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran
Kamis, 06 April 2017 - 14:01 WIB
Isu Sara Digunakan, Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran
A
A
A
JAKARTA - Penggunaan isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), merupakan cara primitif. Sebab, isu tersebut dapat mendorong konflik di masyarakat.
Begitu disampaikan pengamat politik, Karyono Wibowo saat Dialog Kebangsaan, "Pilkada Harus Aman dan Damai", di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (6/4/2017).
"Demokrasi mengalami kemunduran, dan menggunakan Sara untuk menyerang lawan adalah primitif," kata Karyono.
Diungkapkan Karyono, demokrasi yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat nampaknya agak terpinggirkan dalam sejumlah pilkada saat ini. Seperti Pilkada DKI, kata dia, justru lebih mengutamakan isu-isu Sara yang bisa menggerus elektabilitas calon.
"Contoh adanya spanduk mengandung Sara. Dari prosedur saja banyak pelanggaran, bagaimana mencapai demokrasi," ucapnya.
Menurut dia, penggunaan isu Sara yang berkembang telah dikemas secara terstruktur. Sebab kata dia, pemain sudah paham bila isu Sara sangat signifikan untuk menggerus elektabilitas pasangan calon. "Jangan haus kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Ini sangat berbahaya," tegasnya.
"Semua dicari kesalahan dari kasus hukum. Ini model pilkada di setiap daerah, jangan berkelit dalam bahasa pembelajaran demokrasi padahal demokrasi kita sudah ada tinggal kita mau konsisten apa tidak," tukasnya.
Begitu disampaikan pengamat politik, Karyono Wibowo saat Dialog Kebangsaan, "Pilkada Harus Aman dan Damai", di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (6/4/2017).
"Demokrasi mengalami kemunduran, dan menggunakan Sara untuk menyerang lawan adalah primitif," kata Karyono.
Diungkapkan Karyono, demokrasi yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat nampaknya agak terpinggirkan dalam sejumlah pilkada saat ini. Seperti Pilkada DKI, kata dia, justru lebih mengutamakan isu-isu Sara yang bisa menggerus elektabilitas calon.
"Contoh adanya spanduk mengandung Sara. Dari prosedur saja banyak pelanggaran, bagaimana mencapai demokrasi," ucapnya.
Menurut dia, penggunaan isu Sara yang berkembang telah dikemas secara terstruktur. Sebab kata dia, pemain sudah paham bila isu Sara sangat signifikan untuk menggerus elektabilitas pasangan calon. "Jangan haus kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Ini sangat berbahaya," tegasnya.
"Semua dicari kesalahan dari kasus hukum. Ini model pilkada di setiap daerah, jangan berkelit dalam bahasa pembelajaran demokrasi padahal demokrasi kita sudah ada tinggal kita mau konsisten apa tidak," tukasnya.
(maf)
