Jokowi Diminta Segera Tunjuk Pengganti Patrialis Akbar di MK
Kamis, 06 April 2017 - 11:13 WIB
Jokowi Diminta Segera Tunjuk Pengganti Patrialis Akbar di MK
A
A
A
JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Mahkamah Kontitusi (MK) telah menyerahkan tiga nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) calon hakim untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang terjerat kasus dugaan suap.
Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan berharap, Presiden Jokowi segera memilih salah satu calon yang sudah diserahkan tim Pansel.
"Apalagi untuk sengketa pilkada yang kemarin (2017) tanggungan banyak sekali, menumpuk. Ini jumlah hakimnya kurang dari sembilan," ujar Ridwan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (6/4/2017).
Menurut Ridwan, memang MK mengklaim diri tidak ada masalah untuk mengurus sengketa pilkada dengan minus satu hakim. Namun, kekurangan hakim dianggapnya akan kurang maksimal untuk mengurus sengketa yang menumpuk.
"Itu baru gugatan pilkada. Sementara gugatan (terhadap undang-undang) lainnya kan terus mengalir di MK. Kalau lengkap sembilan orang lebih gampang ngurusnya. Ini sesuai amanat UU MK tentang seharusnya komposisi Hakim," katanya.
Ridwan menilai, dari tiga calon Hakim yang diserahkan Tim Pansel kepada Presiden Jokowi sudah memenuhi ekpektasi publik. Tinggal Jokowi memutuskan berdasarkan kapasitas dan integritasnya.
"Kehadiran Prof Saldi bisa memberi harapan baru bagi MK dengan integritas dan kapasitas kemampuan intelektualnya. Tentunya dua calon lainnya juga memiliki kriteria yang sama," tambah Ridwan.
Sebelumnya, Tim Pansel telah menyodorkan tiga nama calon pengganti Patrialis Akbar yakni Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra, Dosen Universitas Nusa Cendana Bernard L Tanya, dan pejabat yang purna tugas dari Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi. Jokowi memiliki waktu tujuh hari untuk memilih dan melantik satu dari tiga nama yang sudah diserahkan oleh Tim Pansel.
Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan berharap, Presiden Jokowi segera memilih salah satu calon yang sudah diserahkan tim Pansel.
"Apalagi untuk sengketa pilkada yang kemarin (2017) tanggungan banyak sekali, menumpuk. Ini jumlah hakimnya kurang dari sembilan," ujar Ridwan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (6/4/2017).
Menurut Ridwan, memang MK mengklaim diri tidak ada masalah untuk mengurus sengketa pilkada dengan minus satu hakim. Namun, kekurangan hakim dianggapnya akan kurang maksimal untuk mengurus sengketa yang menumpuk.
"Itu baru gugatan pilkada. Sementara gugatan (terhadap undang-undang) lainnya kan terus mengalir di MK. Kalau lengkap sembilan orang lebih gampang ngurusnya. Ini sesuai amanat UU MK tentang seharusnya komposisi Hakim," katanya.
Ridwan menilai, dari tiga calon Hakim yang diserahkan Tim Pansel kepada Presiden Jokowi sudah memenuhi ekpektasi publik. Tinggal Jokowi memutuskan berdasarkan kapasitas dan integritasnya.
"Kehadiran Prof Saldi bisa memberi harapan baru bagi MK dengan integritas dan kapasitas kemampuan intelektualnya. Tentunya dua calon lainnya juga memiliki kriteria yang sama," tambah Ridwan.
Sebelumnya, Tim Pansel telah menyodorkan tiga nama calon pengganti Patrialis Akbar yakni Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra, Dosen Universitas Nusa Cendana Bernard L Tanya, dan pejabat yang purna tugas dari Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi. Jokowi memiliki waktu tujuh hari untuk memilih dan melantik satu dari tiga nama yang sudah diserahkan oleh Tim Pansel.
(kri)
