M Saleh Kembalikan Mobil dan Rumah Dinas Pimpinan DPD
Rabu, 05 April 2017 - 16:19 WIB
M Saleh Kembalikan Mobil dan Rumah Dinas Pimpinan DPD
A
A
A
JAKARTA - Senator asal Bengkulu M Saleh telah mengembalikan semua fasilitas negara yang sempat diterimanya sebagai ketua DPD. Mobil dan rumah dinas, ajudan beserta voorijder telah diserahkannya ke Sekretariat Jenderal DPD.
"Kalau Bapak Muhammad Saleh tadi malam telah menyerahkan fasilitas termasuk mobil dinas, rumah dinas, ajudan, dan voorijder," kata Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Adapun dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Farouk Muhammad, dia mengaku belum berkomunikasi. Sehingga, semua fasilitas negara yang diterima Hemas dan Farouk belum diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPD.
"Ini masih masa transisi dan baru memasuki hari kedua. Jadi masih belum dicabut hari ini," ucap SUdarsono.
(Baca juga: Tabrak Aturan MA, DPD Miliki Dualisme Kepemimpinan)
Maka itu, dirinya berharap kepada Farouk dan Hemas untuk mengembalikan fasilitas negara sebagai pimpinan DPD kepada pihaknya.
"Bapak Profesor Farouk dan Ibu Hemas dan negarawan-negarawan pasti memahami betul hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
"Kalau Bapak Muhammad Saleh tadi malam telah menyerahkan fasilitas termasuk mobil dinas, rumah dinas, ajudan, dan voorijder," kata Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Adapun dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Farouk Muhammad, dia mengaku belum berkomunikasi. Sehingga, semua fasilitas negara yang diterima Hemas dan Farouk belum diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPD.
"Ini masih masa transisi dan baru memasuki hari kedua. Jadi masih belum dicabut hari ini," ucap SUdarsono.
(Baca juga: Tabrak Aturan MA, DPD Miliki Dualisme Kepemimpinan)
Maka itu, dirinya berharap kepada Farouk dan Hemas untuk mengembalikan fasilitas negara sebagai pimpinan DPD kepada pihaknya.
"Bapak Profesor Farouk dan Ibu Hemas dan negarawan-negarawan pasti memahami betul hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
(maf)
