KPK Klarifikasi Pancing Kegaduhan Politik dalam Kasus E-KTP
KPK Klarifikasi Pancing Kegaduhan Politik dalam Kasus E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal kegaduhan politik akibat kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk elekteronik (e-KTP). KPK tidak berniat memancing kegaduhan politik dalam kasus e-KTP.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengaku KPK hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum. Maka itu dia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ditangani KPK, termasuk dalam kasus pengadaan e-KTP.
"Kata mereka jangan bikin gaduh. Kita sedang mengusut kasus e-KTP dan pengusutan dilakukan di jalur hukum," ujar Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).
KPK, kata dia juga tidak segan-segan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus pengadaan e-KTP. Bahkan, lanjut dia KPK sekarang sedang mendalami kasus tersebut.
"Kita lakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kalau ada fakta hukum tentu akan kami dalami lebih lanjut," ucapnya. (Baca: Setya Peringatkan Potensi Kegaduhan Politik dalam Kasus E-KTP)
Ketua KPK Agus Rahardjo pernah mengatakan banyak nama yang disebut dalam kasus e-KTP. Dia berharap munculnya nama-nama itu tidak menimbulkan kegaduhan politik.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengaku KPK hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum. Maka itu dia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ditangani KPK, termasuk dalam kasus pengadaan e-KTP.
"Kata mereka jangan bikin gaduh. Kita sedang mengusut kasus e-KTP dan pengusutan dilakukan di jalur hukum," ujar Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).
KPK, kata dia juga tidak segan-segan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus pengadaan e-KTP. Bahkan, lanjut dia KPK sekarang sedang mendalami kasus tersebut.
"Kita lakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kalau ada fakta hukum tentu akan kami dalami lebih lanjut," ucapnya. (Baca: Setya Peringatkan Potensi Kegaduhan Politik dalam Kasus E-KTP)
Ketua KPK Agus Rahardjo pernah mengatakan banyak nama yang disebut dalam kasus e-KTP. Dia berharap munculnya nama-nama itu tidak menimbulkan kegaduhan politik.
(kur)
Explore More