Soal Jabatan Ahok, Mendagri Siap Didemo dan Dipecat
Soal Jabatan Ahok, Mendagri Siap Didemo dan Dipecat
A
A
A
JAKARTA - Tjahjo Kumolo menegaskan siap diberhentikan dari jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) jika keputusannya yang belum menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti salah.
Tjahjo menegaskan keputusan mengenai penonaktifkan Ahok menunggu putusan perkara penistaan agama. "Saya siap bertanggung jawab, diberhentikan pun saya siap. Semata-mata saya membela Presiden," kata Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017). (Baca Juga: Rapat dengan DPR, Mendagri Dicecar Soal Jabatan Ahok )
Pernyataan Tjahjo menjawab pertanyaan Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto yang menilai pengaktifan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melanggar undang-undang.
Tjahjo menegaskan tidak memiliki urusan dengan Ahok. Sikapnya semata-mata menyikapi dakwaan yang diberikan jaksa terhadap Ahok berlapis, yakni ancaman hukuman empat tahun dan lima tahun penjara.
Dia tidak ingin terburu-buru memberhentikan Ahok khawatir jika ternyata Ahok divonis di bawah lima tahun penjara.
Tjahjo juga tidak ingin menyalahkan pendapat sejumlah anggota DPR dan DPD mengenai kasus Ahok. Oleh karena itu, Tjahjo mengaku telah membawa persoalan tesebut ke Mahkamah Agung (MA).
Namun pada 16 Februari 2016, MA menjawab tidak dapat memberikan pendapat hukum karena menilai persoalan tersebut cukup pelik. "Tidak mungkin saya pembantu Presiden menjerumuskan Pak (Presiden). Kalau saya salah, pecat saya. Saya bemperi Pak Jokowi, bukan bemperi si Ahok," tuturnya.
Tjaho mengatakan, Presiden memintanya a untuk mendiskusikan persoalan ini dengan Komisi II DPR tentang Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah.
Menurut dia, Ahok masih berstatus terdakwa dan masih memiliki kemungkinan diputus bebas, kecuali terjerat kasus korupsi karena peluangnya kecil untuk bebas.
Tjahjo pun buru-buru menegaskan langkahnya bukan membela Ahok, melainkan untuk Presiden. "Saya tidak membekingi, termasuk Pak Jokowi, tidak membekingi. Kita tunggu putusan di pengadilan. Ini masih sumir sekali. Jangan salahkan Pak Jokowi. Kalau mau demo, demo saya, mau turunkan, turunkan saya," tuturnya.
Tjahjo menegaskan keputusan mengenai penonaktifkan Ahok menunggu putusan perkara penistaan agama. "Saya siap bertanggung jawab, diberhentikan pun saya siap. Semata-mata saya membela Presiden," kata Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017). (Baca Juga: Rapat dengan DPR, Mendagri Dicecar Soal Jabatan Ahok )
Pernyataan Tjahjo menjawab pertanyaan Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto yang menilai pengaktifan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melanggar undang-undang.
Tjahjo menegaskan tidak memiliki urusan dengan Ahok. Sikapnya semata-mata menyikapi dakwaan yang diberikan jaksa terhadap Ahok berlapis, yakni ancaman hukuman empat tahun dan lima tahun penjara.
Dia tidak ingin terburu-buru memberhentikan Ahok khawatir jika ternyata Ahok divonis di bawah lima tahun penjara.
Tjahjo juga tidak ingin menyalahkan pendapat sejumlah anggota DPR dan DPD mengenai kasus Ahok. Oleh karena itu, Tjahjo mengaku telah membawa persoalan tesebut ke Mahkamah Agung (MA).
Namun pada 16 Februari 2016, MA menjawab tidak dapat memberikan pendapat hukum karena menilai persoalan tersebut cukup pelik. "Tidak mungkin saya pembantu Presiden menjerumuskan Pak (Presiden). Kalau saya salah, pecat saya. Saya bemperi Pak Jokowi, bukan bemperi si Ahok," tuturnya.
Tjaho mengatakan, Presiden memintanya a untuk mendiskusikan persoalan ini dengan Komisi II DPR tentang Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah.
Menurut dia, Ahok masih berstatus terdakwa dan masih memiliki kemungkinan diputus bebas, kecuali terjerat kasus korupsi karena peluangnya kecil untuk bebas.
Tjahjo pun buru-buru menegaskan langkahnya bukan membela Ahok, melainkan untuk Presiden. "Saya tidak membekingi, termasuk Pak Jokowi, tidak membekingi. Kita tunggu putusan di pengadilan. Ini masih sumir sekali. Jangan salahkan Pak Jokowi. Kalau mau demo, demo saya, mau turunkan, turunkan saya," tuturnya.
(dam)
Explore More