Saatnya Mencari Kepala Daerah Berkualitas
Saatnya Mencari Kepala Daerah Berkualitas
A
A
A
JAKARTA - Indonesia akan menggelar pemilihan Kepala Derah secara serentak pada Rabu (15/2/2017). Tercatat 101 daerah akan menggelar pilkada dan ini menjadi momen penting untuk mencari kepala daerah berkualitas.
Diharapkan melalui ajang pesta demokrasi ini lahir pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu memajukan daerah. Untuk mewujudkan pilkada demokratis dan berkualitas, tentu bukan hal mudah. Berbagai masalah dihadapi penyelenggara pilkada di daerah hingga menjelang hari pencoblosan.
Masalah tersebut antara lain anggaran di sejumlah daerah yang tidak kunjung cair. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, masih ada 44 kabupaten/kota yang pencairan anggarannya di bawah 50% hingga sepekan jelang pencoblosan.
Bukan hanya itu, aparat kepolisian yang membutuhkan dana Rp353 miliar untuk pengamanan sepekan sebelum pencoblosan pun belum mendapatkan anggaran. Itu belum termasuk persoalan politik uang yang masih marak.
Dugaan pelanggaran jenis ini ditemukan hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Polisi telah 255 laporan pelanggaran selama tahapan pilkada berlangsung. Persoalan semakin kompleks dengan kemunculan kasus e-KTP palsu. Khusus di Pilkada DKI Jakarta, ditemukan puluhan lembar e-KTP palsu yang dikirimkan dari Kamboja.
Tak pelak banyaknya kasus ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak bahwa ada upaya berbuat curang di TPS demi memenangkan pasangan calon tertentu. Tak kalah mengkhawatirkan adalah banyak aksi kampanye hitam (black campaign) dengan menyerang pasangan calon, khususnya di tiga hari masa tenang pilkada.
Di Jakarta bahkan ditemukan dua truk selebaran kampanye hitam siap edar yang isinya memfitnah pasangan calon tertentu. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah pusat seharusnya mengawasi ketat jalannya tahapan pilkada agar bisa sukses melahirkan pemimpin daerah berkualitas.
"Harusnya pemerintah pusat tahu risiko ini. Ini seperti tidak ada terobosan kebijakan untuk pembenahan sebagai bentuk antisipasi," ungkapnya.
Di tengah banyak persoalan yang membayangi, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap optimistis pilkada akan berjalan baik. Semua persoalan diyakini bisa teratasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo mengatakan, berkaca pada Pilkada Serentak 2015 yang berjalan lancar dengan jumlah peserta 269 daerah, pilkada kali ini dengan jumlah peserta lebih sedikit diharapkan bisa lebih sukses. Dia menyebut masalah anggaran tidak akan menghambat karena pencairan hanya terkendala administrasi.
Dia juga menjamin tidak ada pilkada yang tertunda sebagaimana pada 2015. "Pilkada hanya bisa tertunda kalau di daerah yang menggelar pemungutan suara terjadi bencana alam. Itu saja,"ujarnya di Jakarta pekan lalu. (Dian Ramdhani/Dita Angga)
![Saatnya Mencari Kepala Daerah Berkualitas]()
Diharapkan melalui ajang pesta demokrasi ini lahir pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu memajukan daerah. Untuk mewujudkan pilkada demokratis dan berkualitas, tentu bukan hal mudah. Berbagai masalah dihadapi penyelenggara pilkada di daerah hingga menjelang hari pencoblosan.
Masalah tersebut antara lain anggaran di sejumlah daerah yang tidak kunjung cair. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, masih ada 44 kabupaten/kota yang pencairan anggarannya di bawah 50% hingga sepekan jelang pencoblosan.
Bukan hanya itu, aparat kepolisian yang membutuhkan dana Rp353 miliar untuk pengamanan sepekan sebelum pencoblosan pun belum mendapatkan anggaran. Itu belum termasuk persoalan politik uang yang masih marak.
Dugaan pelanggaran jenis ini ditemukan hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Polisi telah 255 laporan pelanggaran selama tahapan pilkada berlangsung. Persoalan semakin kompleks dengan kemunculan kasus e-KTP palsu. Khusus di Pilkada DKI Jakarta, ditemukan puluhan lembar e-KTP palsu yang dikirimkan dari Kamboja.
Tak pelak banyaknya kasus ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak bahwa ada upaya berbuat curang di TPS demi memenangkan pasangan calon tertentu. Tak kalah mengkhawatirkan adalah banyak aksi kampanye hitam (black campaign) dengan menyerang pasangan calon, khususnya di tiga hari masa tenang pilkada.
Di Jakarta bahkan ditemukan dua truk selebaran kampanye hitam siap edar yang isinya memfitnah pasangan calon tertentu. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah pusat seharusnya mengawasi ketat jalannya tahapan pilkada agar bisa sukses melahirkan pemimpin daerah berkualitas.
"Harusnya pemerintah pusat tahu risiko ini. Ini seperti tidak ada terobosan kebijakan untuk pembenahan sebagai bentuk antisipasi," ungkapnya.
Di tengah banyak persoalan yang membayangi, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap optimistis pilkada akan berjalan baik. Semua persoalan diyakini bisa teratasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo mengatakan, berkaca pada Pilkada Serentak 2015 yang berjalan lancar dengan jumlah peserta 269 daerah, pilkada kali ini dengan jumlah peserta lebih sedikit diharapkan bisa lebih sukses. Dia menyebut masalah anggaran tidak akan menghambat karena pencairan hanya terkendala administrasi.
Dia juga menjamin tidak ada pilkada yang tertunda sebagaimana pada 2015. "Pilkada hanya bisa tertunda kalau di daerah yang menggelar pemungutan suara terjadi bencana alam. Itu saja,"ujarnya di Jakarta pekan lalu. (Dian Ramdhani/Dita Angga)
(bbk)
Explore More