Indonesia Harus Dibangun dengan Keberpihakan, Bukan Pasar Bebas

BEKASI - Penerapan pasar bebas menyebabkan perekonomian terpusat di kota besar, kesenjangan sosial, pendidikan daerah tertinggal dan kesempatan kerja menjadi terbatas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan di Muskerwil DPW Jabar, di Bekasi.

Dia mencontohkan Amerika Serikat yang sangat maju saja kini mengambil kebijakan untuk memproteksi dirinya. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden AS yang merupakan sahabatnya.

"Presiden AS Donald Trump proteksi AS dari pasar bebas karena menyebabkan kesenjangan sosial, banyak pengangguran," ungkapnya, Kamis (26/1/2017).
Tidak hanya memproteksi, Trump pun membuat terobosan meminta untuk perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di luar Amerika untuk kembali ke AS agar lapangan pekerjaan terbuka.

Sementara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya belum siap dari sisi kesejahteraan dan pendidikan malah terburu-buru mengikuti pasar bebas. Seharusnya, kata HT, Indonesia dibangun dengan keberpihakan.

"Kita bangun masyarakat daerah dengan keberpihakan, kekuatan ekonomi tidak akan merata dengan kapitalisme," ungkapnya.

Dengan menganut pasar bebas pilar perekonomian terbatas, Indonesia hanya bisa mengandalkan tidak lebih dari lima kota besar dimana 90% perputaran uang terjadi.

Bila daerah-daerah dibangun dengan keberpihakan maka akan lebih banyak pilar yang mendorong perekonomian Indonesia.

Keberpihakan yang dimaksud adalah kehadiran negara dalam bentuk kebijakan yang memberikan kesempatan masyarakat daerah untuk maju lebih cepat.
"Indonesia punya semuanya, bila dikelola dengan benar saya pastikan ekonomi kita akan terbang," pungkasnya.