Patrialis Ditangkap KPK, KY Minta Pengawasan terhadap MK Dievaluasi

Kamis, 26 Januari 2017 - 15:56 WIB
Patrialis Ditangkap...
Patrialis Ditangkap KPK, KY Minta Pengawasan terhadap MK Dievaluasi
A A A
JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mendorong agar sistem pengawasan di Mahkamah Konstitusi (MK) segera dievaluasi. Kasus yang terjadi di lembaga penegak konstitusi hari ini harus menjadi pelajaran agar penyelenggaraan peradilan bisa berjalan sebagaimana mestinya terbebas dari unsur pelanggaran.

"Bahwa kekuasaan yang tanpa kontrol berpotensi menjadi penyelewengan, tidak terkecuali pada ranah yudikatif," ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi melalui pesan tertulisnya, Kamis (26/1/2017).

Atas nama lembaga, Farid menyampaian keprihatinannya kepada MK. Menurut dia, di tengah upaya membenahi dunia peradilan, integritas profesi hakim kembali tercoreng akibat perbuatan segelintir oknum.‬

"Peristiwa ini harus menjadi pelajaran dan masukan evaluasi bagi kita semua," tutur Farid.

‪Farid menambahkan, melalui momentum ini KY menyerukan kepada seluruh pihak untuk kembali mendengarkan suara publik dan harapan masyarakat bahwa perubahan yang sebenarnya adalah perbaikan yang menyentuh masalah dasar, yaitu integritas.

"Selain integritas sendiri merupakan kewajiban, juga pengawasan tidak tidur dan terus berjalan dalam berbagai bentuk," tambahnya.

Seperti diketahui, KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. OTT yang dilakukan di sebuah hotel sekitar Taman Sari, Patrialis tidak sendiri, bersama beberapa rekanan sesama penegak hukum dan tiga di antaranya seorang perempuan.
(kri)
Berita Terkait
Suara Anwar Usman dan...
Suara Anwar Usman dan Arief Hidayat Imbang, Pemilihan Ketua MK Voting Ulang
Tanpa Proses Kocok Ulang,...
Tanpa Proses Kocok Ulang, Saldi Isra Kembali Jabat Hakim MK
MK Tolak Gugatan Syarat...
MK Tolak Gugatan Syarat Usia Minimal Hakim Konstitusi 55 Tahun
Bukan Utusan Lembaga
Bukan Utusan Lembaga
Apa Saja Syarat Menjadi...
Apa Saja Syarat Menjadi Hakim Konstitusi? Berikut Ini Penjelasannya
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Kirim Surat ke MK, 9 Hakim Diminta Mundur
Berita Terkini
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Buku Laku Spiritual...
Buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen Diluncurkan, Kupas Cara Soeharto Tunjuk Pembantunya
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved