PKS Ingin Pemimpin Mendatang Lebih Berkualitas

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Pemilu 2019 dapat diselenggarakan dengan demokratis dan berkualitas.

PKS menegaskan kualitas Pemilu 2019 menentukan tingkat kualitas kepemimpinan di tingkat legislatif dan eksekutif mendatang.

“Kita di PKS ingin pemilu yang semakin demokratis dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion Fraksi PKS bertajuk Pemilu dan Pengokohan Demokrasi di Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2017.

Untuk memastikan lebih berkualitas dan demokratis tersebut kata dia, regulasi pemilu harus benar-benar cermat dalam mengatur dan memastikan prinsip demokrasi dan kualitas hasil pemilu.

“Hal itu harus tercermin dalam sejumlah isu krusial, mulai dari sistem pemilu, ambang batas, alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara,metode kampanye, hingga jaminan ketegasan sanksi dan penegakan hukum atas pelanggaran pemilu,” tutur Anggota Majelis Pertimbangan Partai PKS ini dalam siaran pers Fraksi PKS DPR yang diterima SINDOnews, Rabu 25 Januari 2017.

Oleh karena itu, Fraksi PKS dikatakan Jazuli memberikan usulan atas beberapa isu krusial di revisi UU Pemilu. Pertama, kata dia, pemilu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin secara demokratis.
Untuk itu, lanjut Jazuli, rakyat berhak menentukan calon terpilih secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

"Sementara peran parpol menyiapkan calon-calon terbaik untuk dipilih rakyat. Dengan jalan pikiran tersebut maka sistem proporsional terbuka (suara terbuka) menjadi pilihan yang lebih demokratis,” tuturnya.

Kedua, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tetap diperlukan tapi tidak terlalu tinggi untuk mencegah semaksimal mungkin agar suara rakyat tidak ada yang hilang. Tapi di satu sisi, sambung Jazuli, penyederhanaan parpol tetap bisa dilakukan.

“Fraksi PKS mengusulkan PT tetap, yaitu 3,5%. Parpol di DPR yang saat ini berjumlah 10 fraksi dirasa cukup ideal dalam konteks perpolitikan dan latar belakanga aspirasi rakyat Indonesia yang majemuk. Jika pun naik, semestinya bertahap sebesar 4 hingga 4,5% . Sementara itu untuk pilpres, presidential threshold sebesar 20 atau 25% dalam rangka penyederhanaan parpol dan penguatan sistem presidensial,” jelas Jazuli.

Ketiga, kata Jazuli, metode alih suara menjadi kursi harus menjamin keadilan dan proporsionalitas suara yang diberikan oleh rakyat dengan kursi yang diperoleh oleh parpol.

Dia melanjutkan, keempat, lokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) harus menjamin derajat representasi yang kuat antara wakil dengan rakyat pemilih. Sehingga, tidak boleh terlalu kecil.

“Usul Fraksi PKS 3-10 dapil,” papar Jazuli.

Kelima, lanjut dia, standar pelaksanaan kampanye perlu diatur dengan prinsip keadilan bagi setiap kontestan, terutama kampanye di media cetak dan elektronik. Hal ini untuk menghindari kampanye yang padat modal dan dimonopoli parpol atau elit parpol penguasa media.

“Untuk itu media kampanye hanya dibolehkan melalui lembaga penyiaran publik yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu,” tutur Jazuli.

Keenam, untuk menjamin kontrol pengawasan atas kecurangan pemilu peran saksi parpol sangat penting. “Untuk itu setiap parpol wajib menghadirkan saksi dan dibiayai oleh negara,” ucap Jazuli.

Ketujuh, kata dia, selain saksi peran dan kewenangan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus diperkuat.

Menurut dia, optimalisasi peran pengawasan ini sangat penting sehingga manipulasi dan kesalahan perhitungan suara dapat dicegah. “Serta meminimalisasi terjadinya money politics yang dapat menciderai hasil pemilu,” saran Jazuli.