Polri Deteksi Empat Daerah Rawan Saat Pilkada Serentak 2017
Senin, 23 Januari 2017 - 23:36 WIB
Polri Deteksi Empat Daerah Rawan Saat Pilkada Serentak 2017
A
A
A
JAKARTA - Pihak kepolisian telah melakukan deteksi dini terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Dari 101 wilayah yang melaksanakan pilkada, setidaknya empat daerah yang dianggap rawan.
"Untuk daerah rawan memang ada. Seperti Provinsi Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta kita anggap rawan, Maluku," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
Rikwanto merincikan, ada 101 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2017. Di antaranya ada 71 kabupaten, 7 provinsi dan 18 kota. Dari 71 kabupaten, tiga di antaranya adalah kabupaten baru yaitu Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan.
"Ada beberapa kabupaten lainnya (yang rawan)," imbuh Rikwanto.
Berdasarkan pengalaman di masa lalu terkait pelaksanaan Pilkada, Rikwanto membeberkan indikasi daerah yang dianggap rawan. Rikwanto menambahkan, keributan selalu terjadi di suatu daerah yang memiliki keseimbangan politik yang setara, komposisi dukungan partai yang setara, hingga militansi pendukung terhadap calon kepala daerah tertentu.
"Ada pula daerah yang tidak melihat Pancasila sebagai dasar negara secara utuh. Jadi ada lagi indikasi lainnya," kata Rikwanto.
"Untuk daerah rawan memang ada. Seperti Provinsi Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta kita anggap rawan, Maluku," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
Rikwanto merincikan, ada 101 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2017. Di antaranya ada 71 kabupaten, 7 provinsi dan 18 kota. Dari 71 kabupaten, tiga di antaranya adalah kabupaten baru yaitu Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan.
"Ada beberapa kabupaten lainnya (yang rawan)," imbuh Rikwanto.
Berdasarkan pengalaman di masa lalu terkait pelaksanaan Pilkada, Rikwanto membeberkan indikasi daerah yang dianggap rawan. Rikwanto menambahkan, keributan selalu terjadi di suatu daerah yang memiliki keseimbangan politik yang setara, komposisi dukungan partai yang setara, hingga militansi pendukung terhadap calon kepala daerah tertentu.
"Ada pula daerah yang tidak melihat Pancasila sebagai dasar negara secara utuh. Jadi ada lagi indikasi lainnya," kata Rikwanto.
(kri)
