Pembatasan Waktu Pidato Dinilai Tamparan Keras untuk Para Menteri

JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak perlu mempublikasikan Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang membatasi durasi pidato menteri dan kepala lembaga di hadapan Presiden Joko Widodo paling lama tujuh menit.

SE tersebut dinilai bisa menjadi sumber konflik karena seolah-olah selama ini para menteri berbicara bertele-tele dan tidak substantif.

"Terpublikasinya SE Seskab itu sama saja menampar muka para pejabat karena telah dianggap bertele-tele dan tidak bicara substantif," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada SINDOnews, Rabu (18/1/2017). (Baca juga: Istana Terbitkan Surat Edaran Larang Menteri Berpidato Lebih dari Tujuh Menit)

Menurut dia, terbukannya SE itu menjadi konsumsi publik bisa membuat sikap saling tuduh dan curiga di antara menteri mengenai pihak yang dianggap bertele-tele. Jika itu terjadi maka berpotensi menganggu soliditas pemerintahan.

Dia menilai rentang waktu pidato pejabat di hadapan Jokowi tidak perlu dibatasi. Pasalnya, pasti hal itu sudah disusun dalam daftar atau rundown acara yang sudah diketahui pihak istana.

"Kalaupun ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, pihak Istana bisa melakukan koreksi sebelum sebuah acara diselenggarakan," tandas Sya'roni. (Baca juga: Pidato Menteri Dibatasi, Politikus Gerindra: Kayak Acara Nikahan)

Dia tidak yakin Presiden Jokowi mempersoalkan tentang durasi pidato menteri. "Kalau presiden menganggap pidato para pejabat tidak efektif pastilah jauh-jauh hari sudah menegur. Ternyata setelah lebih dari dua tahun, Presiden tidak pernah mengeluhkan mengenai hal tersebut," kata Sya'roni.

Dia berharap perdebatan mengenai SE Seskab dihentikan, dan Seskab segera mencabut surat edaran tersebut. "Koreksi rentang waktu pidato para pejabat bisa dibicarakan dalam internal saja, tidak perlu lewat SE," katanya.