Anggota Polri Diminta Bijak untuk Tak Jadi Bagian dari Ormas
Selasa, 17 Januari 2017 - 12:47 WIB
Anggota Polri Diminta Bijak untuk Tak Jadi Bagian dari Ormas
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyarankan, agar anggota Polri lebih bijak untuk tidak merangkap jabatan di organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu.
Saran itu dilontarkan Didik menanggapi jabatan pembina Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang diemban Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Anton Charliyan. Sebab menurut Didik, ormas yang dipimpin anggota Polri bisa menjadi arogan.
"Saya pikir akan lebih bijak bila anggota polisi atau Kapolda pun yang lain, tidak menjadi salah satu bagian (dari ormas)," kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Namun kata dia, jika ada anggota Polri di dalam kepengurusan suatu ormas, maka pembinaannya harus dilakukan secara terlembaga, terstruktur di dalam tugas, pokok, dan fungsi kepolisian itu sendiri.
Mengenai GMBI yang dikabarkan sering bertindak anarkis, Didik menilai ada dua kemungkinan.
"Bahwa bagaimanapun juga mungkin dari pembinaannya tidak memberikan pembinaan seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kemudian dari ormas yang dibina ini menerjemahkan binaan ini menjadi salah," papar anggota Komisi III DPR ini.
Kemudian kata dia, bisa saja GMBI menerjemahkan pembinaan Anton Charliyan sesuai dengan kepentingannya.
"Tidak tertutup kemungkinan mereka menyelewengkan pembinaan mereka dengan sikap arogannya seolah-olah dia mempunyai kekuasaan yang besar dengan aroganismenya, pasti akan menimbulkan abuse of power dalam pengelolaan ormas ini," pungkasnya.
Saran itu dilontarkan Didik menanggapi jabatan pembina Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang diemban Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Anton Charliyan. Sebab menurut Didik, ormas yang dipimpin anggota Polri bisa menjadi arogan.
"Saya pikir akan lebih bijak bila anggota polisi atau Kapolda pun yang lain, tidak menjadi salah satu bagian (dari ormas)," kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Namun kata dia, jika ada anggota Polri di dalam kepengurusan suatu ormas, maka pembinaannya harus dilakukan secara terlembaga, terstruktur di dalam tugas, pokok, dan fungsi kepolisian itu sendiri.
Mengenai GMBI yang dikabarkan sering bertindak anarkis, Didik menilai ada dua kemungkinan.
"Bahwa bagaimanapun juga mungkin dari pembinaannya tidak memberikan pembinaan seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kemudian dari ormas yang dibina ini menerjemahkan binaan ini menjadi salah," papar anggota Komisi III DPR ini.
Kemudian kata dia, bisa saja GMBI menerjemahkan pembinaan Anton Charliyan sesuai dengan kepentingannya.
"Tidak tertutup kemungkinan mereka menyelewengkan pembinaan mereka dengan sikap arogannya seolah-olah dia mempunyai kekuasaan yang besar dengan aroganismenya, pasti akan menimbulkan abuse of power dalam pengelolaan ormas ini," pungkasnya.
(maf)
