DPR Protes Pemerintah Gunakan Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur
Jum'at, 13 Januari 2017 - 13:27 WIB
DPR Protes Pemerintah Gunakan Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Dana setoran haji merupakan dana yang secara khusus dibayarkan masyarakat untuk keperluan ibadah haji. Maka itu pemerintah seharusnya menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memprotes Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jika memaksakan dana ibadah haji digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Menurutnya dana haji yang dimiliki Indonesia sangat besar dan harus digunakan secara tepat.
"Dana tersebut adalah amanat umat kepada negara. Negara harus punya ikhtiar serius untuk melayani ibadah haji umat Islam Indonesia," ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Jumat (13/1/2017).
Apalagi, kata politikus Partai Gerindra ini sikap pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur tanpa berkonsultasi dengan mitra kerjanya di DPR. Dia mendesak pemerintah segera menghentikan kebijakan tersebut. (Baca: Penjelasan Pemerintah Dana Haji untuk Infrastruktur)
"Jangan sampai dana haji digunakan untuk peruntukan yang tidak tepat termasuk mendanai infrastruktur," ucapnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memprotes Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jika memaksakan dana ibadah haji digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Menurutnya dana haji yang dimiliki Indonesia sangat besar dan harus digunakan secara tepat.
"Dana tersebut adalah amanat umat kepada negara. Negara harus punya ikhtiar serius untuk melayani ibadah haji umat Islam Indonesia," ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Jumat (13/1/2017).
Apalagi, kata politikus Partai Gerindra ini sikap pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur tanpa berkonsultasi dengan mitra kerjanya di DPR. Dia mendesak pemerintah segera menghentikan kebijakan tersebut. (Baca: Penjelasan Pemerintah Dana Haji untuk Infrastruktur)
"Jangan sampai dana haji digunakan untuk peruntukan yang tidak tepat termasuk mendanai infrastruktur," ucapnya.
(kur)
