Jokowi Minta Australia Proses Pengibar Bendera OPM di KJRI
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia, ditindak tegas.
Hal itu kata Pramono, ditegaskan Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan jalan tol. "Siapa pun yang lakukan itu, Pemerintah Australia seyogyanya segera memproses yang bersangkutan," ujar Pramono di Kantornya, Senin (9/1/2017).
Pramono berharap, Pemerintah Australia memproses hukum insiden pengibaran bendera tersebut. Sebab dia menilai, tindakan itu masuk kategori kriminal.
Menurutnya, tindakan tersebut juga dianggap melanggar teritori kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga tindakan itu dianggap merongrong keutuhan NKRI.
"KJRI adalah kantor negara, sehingga dengan demikian pihak aparat kepolisian keamanan yang bertanggung jawab untuk memproses hal itu," pungkasnya.
Hal itu kata Pramono, ditegaskan Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan jalan tol. "Siapa pun yang lakukan itu, Pemerintah Australia seyogyanya segera memproses yang bersangkutan," ujar Pramono di Kantornya, Senin (9/1/2017).
Pramono berharap, Pemerintah Australia memproses hukum insiden pengibaran bendera tersebut. Sebab dia menilai, tindakan itu masuk kategori kriminal.
Menurutnya, tindakan tersebut juga dianggap melanggar teritori kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga tindakan itu dianggap merongrong keutuhan NKRI.
"KJRI adalah kantor negara, sehingga dengan demikian pihak aparat kepolisian keamanan yang bertanggung jawab untuk memproses hal itu," pungkasnya.
(maf)