Perindo: Kenaikan Tarif Membebani Rakyat
Senin, 09 Januari 2017 - 14:17 WIB
Perindo: Kenaikan Tarif Membebani Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Awal tahun 2017 diwarnai dengan sejumlah kenaikan harga mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), hingga kenaikan tarif listrik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menilai, kenaikan tersebut sangat tidak tepat. “Ini tidak tepat di saat situasi perekonomian yang masih lemah tetapi justru memberikan beban kepada masyarakat,” ujarnya di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Seharusnya, kata Rofiq, pemerintah bisa memahami dengan baik masyarakatnya. “Pemerintah harusnya memberikan proteksi, perlindungan, dan meringankan beban masyarakat disaat situasi sulit seperti saat ini,” kata Rofiq.
Menurutnya, pemerintah justru harus menciptakan upaya-upaya untuk menurunkan harga. Rofiq menambahkan, dengan kenaikan yang tidak terukur dan terduga ini menunjukkan bahwa keuangan negara mengalami kekurangan yang luar biasa. Sehingga masyarakat yang dijadikan sasaran untuk memenuhi kekurangan anggaran negara.
“Ini menunjukkan pemerintah mengalami kepanikan dalam sisi anggaran,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menilai, kenaikan tersebut sangat tidak tepat. “Ini tidak tepat di saat situasi perekonomian yang masih lemah tetapi justru memberikan beban kepada masyarakat,” ujarnya di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Seharusnya, kata Rofiq, pemerintah bisa memahami dengan baik masyarakatnya. “Pemerintah harusnya memberikan proteksi, perlindungan, dan meringankan beban masyarakat disaat situasi sulit seperti saat ini,” kata Rofiq.
Menurutnya, pemerintah justru harus menciptakan upaya-upaya untuk menurunkan harga. Rofiq menambahkan, dengan kenaikan yang tidak terukur dan terduga ini menunjukkan bahwa keuangan negara mengalami kekurangan yang luar biasa. Sehingga masyarakat yang dijadikan sasaran untuk memenuhi kekurangan anggaran negara.
“Ini menunjukkan pemerintah mengalami kepanikan dalam sisi anggaran,” tuturnya.
(kri)
