Semua Harga Naik, Wibawa Pemerintah di Mata Rakyat Bisa Turun
Semua Harga Naik, Wibawa Pemerintah di Mata Rakyat Bisa Turun
A
A
A
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengingatkan, bahwa kewibawaan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) bisa menurun dengan sejumlah kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
Adapun kebutuhan masyarakat yang dimaksud, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), cabai, hingga pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang mencapai hingga tiga kali lipat.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi menilai, Pemerintahan Jokowi-JK terkesan terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan menaikkan harga sejumlah kebutuhan masyarakat.
"Artinya begini, setiap memberikan kebijakan itu tertutup, enggak transparan," kata Apung di Kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).
Dia pun mengingatkan, saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rencana kenaikan harga kebutuhan masyarakat diumumkan terlebih dahulu. Rencana kenaikan saat itu, kata dia, diumumkan oleh SBY langsung atau wakil presiden serta menteri terkait.
"Jadi, masyarakat juga paham. Atau sebelum dinaikkan, ada perdebatan. Ini kan enggak," ucapnya.
Menurut dia, Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan kenaikan harga terlebih dahulu, setelah itu diumumkan. Dia berpendapat, cara yang dilakukan rezim Jokowi-JK itu membuat masyarakat resah dua kali lipat.
"Meresahkan dalam hal opini dan ekonomi ya masyarakat," ucapnya.
(Baca juga: Rajin Kuras Uang Rakyat, Rezim Jokowi-JK Ibarat Vampir)
Dia menambahkan, seharusnya Presiden Jokowi memahami terlebih dahulu kenapa pertumbuhan ekonomi nasional tidak kunjung meningkat. Kata Apung, itu disebabkan daya beli masyarakat yang rendah.
Karena daya beli masyarakat rendah, lanjut dia, sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan menaikkan harga sejumlah kebutuhan masyarakat itu.
"Saya pikir Jokowi harus me-review itu. Kalau enggak, kewibawaan pemerintah kan turun. Karena yang bersentuhan langsung masyarakat, bukan pengusaha, daya beli itu di masyarakat," pungkasnya.
Adapun kebutuhan masyarakat yang dimaksud, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), cabai, hingga pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang mencapai hingga tiga kali lipat.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi menilai, Pemerintahan Jokowi-JK terkesan terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan menaikkan harga sejumlah kebutuhan masyarakat.
"Artinya begini, setiap memberikan kebijakan itu tertutup, enggak transparan," kata Apung di Kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).
Dia pun mengingatkan, saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rencana kenaikan harga kebutuhan masyarakat diumumkan terlebih dahulu. Rencana kenaikan saat itu, kata dia, diumumkan oleh SBY langsung atau wakil presiden serta menteri terkait.
"Jadi, masyarakat juga paham. Atau sebelum dinaikkan, ada perdebatan. Ini kan enggak," ucapnya.
Menurut dia, Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan kenaikan harga terlebih dahulu, setelah itu diumumkan. Dia berpendapat, cara yang dilakukan rezim Jokowi-JK itu membuat masyarakat resah dua kali lipat.
"Meresahkan dalam hal opini dan ekonomi ya masyarakat," ucapnya.
(Baca juga: Rajin Kuras Uang Rakyat, Rezim Jokowi-JK Ibarat Vampir)
Dia menambahkan, seharusnya Presiden Jokowi memahami terlebih dahulu kenapa pertumbuhan ekonomi nasional tidak kunjung meningkat. Kata Apung, itu disebabkan daya beli masyarakat yang rendah.
Karena daya beli masyarakat rendah, lanjut dia, sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan menaikkan harga sejumlah kebutuhan masyarakat itu.
"Saya pikir Jokowi harus me-review itu. Kalau enggak, kewibawaan pemerintah kan turun. Karena yang bersentuhan langsung masyarakat, bukan pengusaha, daya beli itu di masyarakat," pungkasnya.
(maf)
Explore More