Kasus Bupati Klaten Kian Buktikan Politik Dinasti Rawan Korupsi

JAKARTA - Tertangkapnya Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin meneguhkan tradisi politik dinasti rawan korupsi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan dalam tradisi politik dinasti, suasana membangun kekuasaan untuk tujuan-tujuan besar berbangsa tidak terbangun sebagaimana mestinya.

"Faktanya sebagian besar praktik dinasti politik itu terlibat kasus korupsi dengan segala variannya," kata Ray kepada SINDOnews, Selasa (3/1/2017).

Menurut Ray, dinasti politik kerap mengabaikan kepentingan warga. Ketimpangan ekonomi ditutupi dengan jargon-jargon agama, sopan santun, dan kadang hak asasi demokrasi.

Dia mengimbau semua komponen bangsa untuk menolak praktik politik dinasti. Jika terus dibiarkan, kata Ray, politik dinasti akan melahirkan pejabat yang korup dan menggerogoti duit rakyat.

"Kalau kita tak membongkar cara para politikus ini menggunakan kekuasaan, praktik korupsi akan merajalela," kata Ray. (Baca juga: Mahfud MD: Jual Beli Jabatan Bukan Persoalan Baru)

KPK telah menangkap Bupati Klaten periode 2016-2021 Sri Hartini. Dia diduga menerima suap terkait promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Suami Hartini adalah Haryanto Wibowo adalah Bupati Klaten periode 2000-2005. Hartini juga pernah menjadi Wakil Bupati periode 2010-2015 mendampingi Sunarna, Bupati periode 2010-2015. Wakil Bupati Klaten 2016-2021 Sri Mulyani adalah istri Sunarna.