Konsolidasi Demokrasi Indonesia Dinilai Melemah
Kamis, 29 Desember 2016 - 18:06 WIB
Konsolidasi Demokrasi Indonesia Dinilai Melemah
A
A
A
JAKARTA - Konsolidasi demokrasi di Indonesia dinilai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu bertolak belakang dengan tujuan reformasi yang menginginkan perbaikan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.
“Kami lihat ada kemunduran signifikan di 2016," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy saat hadir dalam diskusi akhir tahun yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurut dia, penurunan konsolidasi demokrasi terjadi karena beberapa hal, antara lain ketidakkonsistenan lembaga legislatif pasca disahkannya Undang-undang tentang MPR, MD3.
Menurut dia, akibat UU MD3 yang belum diubah memengaruhi proporsional kepemimpinan DPR. “Walau di pertengahan 2016 komunikasi antardua kubu sudah cair, tapi hingga sekarang belum proporsional, parpol pemenang pemilu tidak diberi kesempatan pimpin DPR,” lanjut Lukman. (Baca juga: Golkar Dukung PDIP Dapat Jatah Kursi Pimpinan DPR)
Hal lainnya menguatnya posisi presiden, namun tidak diikuti dengan menguatnya lembaga kepresidenan.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diuntungkan dengan posisinya yang mendapat dukungan penuh masyarakat sehingga parpol bertekuk lutut.
“Hingga DPR tidak bisa melaksanakan fungsi cek and balances, lebih dinamis karena kuatnya posisi Presiden,” tambahnya.
“Kami lihat ada kemunduran signifikan di 2016," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy saat hadir dalam diskusi akhir tahun yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurut dia, penurunan konsolidasi demokrasi terjadi karena beberapa hal, antara lain ketidakkonsistenan lembaga legislatif pasca disahkannya Undang-undang tentang MPR, MD3.
Menurut dia, akibat UU MD3 yang belum diubah memengaruhi proporsional kepemimpinan DPR. “Walau di pertengahan 2016 komunikasi antardua kubu sudah cair, tapi hingga sekarang belum proporsional, parpol pemenang pemilu tidak diberi kesempatan pimpin DPR,” lanjut Lukman. (Baca juga: Golkar Dukung PDIP Dapat Jatah Kursi Pimpinan DPR)
Hal lainnya menguatnya posisi presiden, namun tidak diikuti dengan menguatnya lembaga kepresidenan.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diuntungkan dengan posisinya yang mendapat dukungan penuh masyarakat sehingga parpol bertekuk lutut.
“Hingga DPR tidak bisa melaksanakan fungsi cek and balances, lebih dinamis karena kuatnya posisi Presiden,” tambahnya.
(dam)
