Didukung, Usulan agar Pemerintah Evaluasi Bebas Visa
Selasa, 20 Desember 2016 - 10:47 WIB
Didukung, Usulan agar Pemerintah Evaluasi Bebas Visa
A
A
A
JAKARTA - Usulan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa terhadap negara sahabat direspons positif. Evaluasi dinilai perlu untuk mengantisipasi dampak buruk akibat mudahnya warga negara asing (WNA) masuk Indonesia.
"Itu mesti dievaluasi. Sebaiknya bebas visa itu hanya paspor diplomatik dan paspor dinas saja. Namanya paspor service, service pasport," kata Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha kepada SINDOnews, Selasa (20/12/2016).
Sementara WNA yang tidak memiliki paspor diplomatik atau service pasport, kata dia, harus mengantongi visa untuk datang ke Indonesia."Agar memudahkan intelijen kita memantau keberadaan orang asing yang berada di Indonesia," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dia menilai sebenarnya tenaga kerja asing (TKA) bukan persoalan serius. "Tapi kalau menjadi sebuah ancaman negara, itu yang mesti dievaluasi kalau misalnya orang China mau wisata, ya wisata, jangan kerja," ungkapnya.
Tamliha mengingatkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menutup mata atas persoalan TKA ilegal itu. Selain itu, kata dia, intelijen Indonesia harus kuat.
"Setiap orang datang ke sini, intelijen sudah tahu, TKA ilegal atau wisatawan, ini bisa dideteksi," ungkapnya.
Menurut dia, jangan hanya fokus terhadap ancaman terorisme dari kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan tenaga kerja ilegal dari negara lain membuat teror di dalam negeri.
Dia mencontohkan kejadian warga China menanam benih cabai mengandung bakteri berbahaya di Bogor. "Misalnya yang nanam cabai rusak tanaman, itu kan terorisme namanya, itu sudah masuk kategori terorism, itu membahayakan pangan," katanya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa. Evaluasi perlu dilakukan laporan pelanggaran WBA asal China di wilayah Indonesia dianggap sudah pada taraf mengkhawatirkan dan meresahkan. (Baca juga: Manfaatkan Bebas Visa, WNA China Paling Banyak Berulah di RI)
PKS memandang pelanggaran WNA China, itu tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan sejumlah kebijakan seperti bebas visa.
Ketua PKS di DPR Jazuli Juwaini berpendapat, kejadian diamankannya WNA berkebangsaan China yang kedapatan bertanam cabai mengandung bakteri berbahaya, patut menjadi perhatian serius.
Tidak berselang lama, fenomena munculnya bendera-bendera asing di bumi pertiwi yang bukan pada tempatnya dan terjadi di beberapa wilayah, kemudian maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal.
"Sementara warga setempat sulit mencari makan, sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan," kata Jazuli di Jakarta, Senin 19 Desember 2016.
"Itu mesti dievaluasi. Sebaiknya bebas visa itu hanya paspor diplomatik dan paspor dinas saja. Namanya paspor service, service pasport," kata Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha kepada SINDOnews, Selasa (20/12/2016).
Sementara WNA yang tidak memiliki paspor diplomatik atau service pasport, kata dia, harus mengantongi visa untuk datang ke Indonesia."Agar memudahkan intelijen kita memantau keberadaan orang asing yang berada di Indonesia," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dia menilai sebenarnya tenaga kerja asing (TKA) bukan persoalan serius. "Tapi kalau menjadi sebuah ancaman negara, itu yang mesti dievaluasi kalau misalnya orang China mau wisata, ya wisata, jangan kerja," ungkapnya.
Tamliha mengingatkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menutup mata atas persoalan TKA ilegal itu. Selain itu, kata dia, intelijen Indonesia harus kuat.
"Setiap orang datang ke sini, intelijen sudah tahu, TKA ilegal atau wisatawan, ini bisa dideteksi," ungkapnya.
Menurut dia, jangan hanya fokus terhadap ancaman terorisme dari kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan tenaga kerja ilegal dari negara lain membuat teror di dalam negeri.
Dia mencontohkan kejadian warga China menanam benih cabai mengandung bakteri berbahaya di Bogor. "Misalnya yang nanam cabai rusak tanaman, itu kan terorisme namanya, itu sudah masuk kategori terorism, itu membahayakan pangan," katanya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa. Evaluasi perlu dilakukan laporan pelanggaran WBA asal China di wilayah Indonesia dianggap sudah pada taraf mengkhawatirkan dan meresahkan. (Baca juga: Manfaatkan Bebas Visa, WNA China Paling Banyak Berulah di RI)
PKS memandang pelanggaran WNA China, itu tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan sejumlah kebijakan seperti bebas visa.
Ketua PKS di DPR Jazuli Juwaini berpendapat, kejadian diamankannya WNA berkebangsaan China yang kedapatan bertanam cabai mengandung bakteri berbahaya, patut menjadi perhatian serius.
Tidak berselang lama, fenomena munculnya bendera-bendera asing di bumi pertiwi yang bukan pada tempatnya dan terjadi di beberapa wilayah, kemudian maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal.
"Sementara warga setempat sulit mencari makan, sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan," kata Jazuli di Jakarta, Senin 19 Desember 2016.
(dam)
