Perbedaan Pejabat Negara dengan Pemimpin Parpol Versi Wiranto

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, membuka kegiatan evaluasi dan proyeksi akhir tahun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam sambutannya, Wiranto ‎sempat menyinggung pengalamannya menjadi pejabat negara dan ketua umum partai politik (parpol).

Menurut Wiranto, banyak perbedaan yang dia rasakan saat menjadi pejabat negara dan memimpin parpol. Diakuinya, jika menjadi pejabat banyak 'keuntungannya', yakni dirinya tak khawatir akan terlambat ke suatu tempat karena ada yang mengatur lalu lintas.

Selain itu, saat akan berbicara mengisi kegiatan juga disebutnya sudah ada yang menyiapkan bahan materinya, meski terkadang materi yang dibuatkan tak sejalan dengan keinginannya.

‎"Kalau ketua parpol itu ngatur acara sendiri. Bangun jam berapa diatur sendiri, mau rapat enggak rapat diatur sendiri‎," kata Wiranto di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Beruntung, kata Wiranto, berbekal pengalaman selama 17 tahun pernah menjadi pejabat negara, dirinya mengaku sudah terbiasa untuk mengatur waktu tersebut.

Wiranto berkisah, awal dirinya menjadi pejabat negara ketika ditunjuk sebagai Menhankam Pangab saat pemerintahan Orde Baru (Orba) Soeharto.

Saat menduduki jabatan tersebut, Wiranto mengaku harus berhadapan dengan gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang cukup besar yakni saat reformasi 1998.

Kini kata Wiranto, setelah hampir 17 tahun absen ‎menjadi pejabat negara, dirinya kembali dipercaya mengisi posisi yang sama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Wiranto ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam. Sayangnya baru awal menjabat Menko Polhukam, dirinya harus kembali 'berhadapan' dengan gelombang aksi besar-besaran yakni aksi 411 dan aksi 212.

"Jabatan di mana pun kalau bisa disyukuri dinikmati itu enak dan terasa ringan. Sekarang baru jabat tiga bulan ada demo lagi. Dulu (juga ada) demo besar besaran," pungkasnya.