Ketua DPR Diganti Bisa Berdampak Kocok Ulang Pemimpin DPR
Rabu, 30 November 2016 - 11:32 WIB
Ketua DPR Diganti Bisa Berdampak Kocok Ulang Pemimpin DPR
A
A
A
JAKARTA - Pergantian posisi ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto dinilai bisa menjadi pintu masuk perombakan atau kocok ulang pemimpin DPR.
Pasalnya, pemimpin DPR menggunakan sistem satu paket dalam ketentuan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
"Pergantian ketua DPR bisa berdampak dan pintu masuk kocok ulang pimpinan DPR," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi wartawan, Rabu (30/11/2016).
Pangi yakin, peluang kocok ulang pemimpin DPR sangat terbuka. Kendati demikian menurutnya, kocok ulang pemimpin DPR itu sangat bergantung pada konstelasi politik pergantian ketua DPR itu.
"Yang penting hasil konsensus dan kesepakatan secara kolektif dan kolegial," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kesepakatan antara pimpinan partai politik (parpol) dan elite penentu kocok ulang tersebut. "Sepanjang tidak memicu kegaduhan," katanya.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini menyesalkan karena pergantian posisi ketua DPR itu dapat mengganggu kinerja DPR.
Diakuinya, selama ini DPR sedang membangun kinerja agar lebih baik, namun atas peristiwa politik pergantian ketua DPR dapat membuat kepercayaan publik menurun.
"Kalau kemudian terjadi polemik dan kegaduhan soal pergantian pimpinan DPR, jelas semakin memperpanjang dan memperdalam rentetan akumulasi kekecewaan publik," pungkasnya.
Pasalnya, pemimpin DPR menggunakan sistem satu paket dalam ketentuan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
"Pergantian ketua DPR bisa berdampak dan pintu masuk kocok ulang pimpinan DPR," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi wartawan, Rabu (30/11/2016).
Pangi yakin, peluang kocok ulang pemimpin DPR sangat terbuka. Kendati demikian menurutnya, kocok ulang pemimpin DPR itu sangat bergantung pada konstelasi politik pergantian ketua DPR itu.
"Yang penting hasil konsensus dan kesepakatan secara kolektif dan kolegial," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kesepakatan antara pimpinan partai politik (parpol) dan elite penentu kocok ulang tersebut. "Sepanjang tidak memicu kegaduhan," katanya.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini menyesalkan karena pergantian posisi ketua DPR itu dapat mengganggu kinerja DPR.
Diakuinya, selama ini DPR sedang membangun kinerja agar lebih baik, namun atas peristiwa politik pergantian ketua DPR dapat membuat kepercayaan publik menurun.
"Kalau kemudian terjadi polemik dan kegaduhan soal pergantian pimpinan DPR, jelas semakin memperpanjang dan memperdalam rentetan akumulasi kekecewaan publik," pungkasnya.
(maf)
