Tuduhan Makar di Balik Aksi 2 Desember Picu Kegaduhan Baru
Tuduhan Makar di Balik Aksi 2 Desember Picu Kegaduhan Baru
A
A
A
JAKARTA - Isu adanya upaya makar di balik rencana aksi demonstrasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada 2 Desember mendatang dinilai sangat kontraproduktif dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif.
Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) menilai indikasi adanya penggulingan kekuasaan atau makar sangat lemah dan tidak berdasar.
Menurut dia, kelompok GNPF-MUI sudah berkali-kali menyatakan aksi yang akan digelar 2 Desember akan berlangsung super damai. Aksi itu menyoroti penanganan kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dengan maksud yang sudah sangat jelas tersebut, kata dia, semestinya mudah bagi kepolisian merespons tuntutan tersebut, yaitu segera menahan Ahok.
"Tidak kali ini saja penista agama langsung ditahan, sudah banyak contoh kasus di mana polisi sangat sigap menahan para tersangka penista agama, misalnya Lia Eden, Ahmad Musadeq, Permadi, dan lain-lain," tutur Sekretaris Jenderal Humanika Sya'roni kepada Sindonews, Selasa 22 November 2016. (Baca juga: Penjelasan Kapolri Soal Rencana Aksi 2 Desember dan Agenda Makar)
Menurut dia, GNPF-MUI terpaksa turun ke jalan karena dari awal sudah ragu akan netralitas aparat penegak hukum. Aksi demonstrasi yang akan dilakukan GNPF MUI, kata dia, sudah sesuai amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sya'roni menilai respons Kapolri yang mengungkap kemungkinan adanya upaya makar sangat berlebihan.
Padahal bila dirunut ke belakang, kata dia, pengerahan massa dalam jumlah besar dan akhirnya menutup akses jalan protokol Sudirman dan Thamrin tidak semata dilakukan GNPF MUI.
"Para pendukung Presiden Jokowi pernah melakukannya saat pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2014. Dan pada saat itu Polri sangat bersahabat mengamakan acara yang dikemas dalam tajuk pawai rakyat," tutur Sya'roni.
Saat itu, kata dia, Polri menyarankan bagi warga lain untuk mencari jalan alternatif lain karena jalan protokol dari Semanggi hingga Istana Merdeka ditutup mulai pukul 06.00 Wib.
Menurut dia, semestinya perlakuan sama juga diberikan kepada GNPF-MUI karena Polri adalah pengayom seluruh masyarakat. "Bila Polri bisa begitu bersahabat dengan para pendukung Presiden Jokowi, maka seharusnya juga bisa bertindak yang sama kepada GNPF MUI," ujar Sya'roni.
Dia mengatakan, perlakuan diskriminatif hanya akan mengundang stigma negatif terhadap institusi Polri. Tidak hanya itu, sambung dia, Polri harus menjelaskan secara gamblang tentang tuduhan akan adanya makar, bila perlu menunjuk pelakunya.
"Bila hanya menuduh tanpa disertai bukti yang jelas hanya akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat," tuturnya.
Dia juga menilai isu akan adanya kelompok yang akan berupaya menguasai DPR lemah. "Karena saat ini DPR sudah dikuasai pendukung Presiden Jokowi sehingga sangat sulit menggoyang kekuasaan Presiden dari DPR," tuturnya.
Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) menilai indikasi adanya penggulingan kekuasaan atau makar sangat lemah dan tidak berdasar.
Menurut dia, kelompok GNPF-MUI sudah berkali-kali menyatakan aksi yang akan digelar 2 Desember akan berlangsung super damai. Aksi itu menyoroti penanganan kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dengan maksud yang sudah sangat jelas tersebut, kata dia, semestinya mudah bagi kepolisian merespons tuntutan tersebut, yaitu segera menahan Ahok.
"Tidak kali ini saja penista agama langsung ditahan, sudah banyak contoh kasus di mana polisi sangat sigap menahan para tersangka penista agama, misalnya Lia Eden, Ahmad Musadeq, Permadi, dan lain-lain," tutur Sekretaris Jenderal Humanika Sya'roni kepada Sindonews, Selasa 22 November 2016. (Baca juga: Penjelasan Kapolri Soal Rencana Aksi 2 Desember dan Agenda Makar)
Menurut dia, GNPF-MUI terpaksa turun ke jalan karena dari awal sudah ragu akan netralitas aparat penegak hukum. Aksi demonstrasi yang akan dilakukan GNPF MUI, kata dia, sudah sesuai amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sya'roni menilai respons Kapolri yang mengungkap kemungkinan adanya upaya makar sangat berlebihan.
Padahal bila dirunut ke belakang, kata dia, pengerahan massa dalam jumlah besar dan akhirnya menutup akses jalan protokol Sudirman dan Thamrin tidak semata dilakukan GNPF MUI.
"Para pendukung Presiden Jokowi pernah melakukannya saat pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2014. Dan pada saat itu Polri sangat bersahabat mengamakan acara yang dikemas dalam tajuk pawai rakyat," tutur Sya'roni.
Saat itu, kata dia, Polri menyarankan bagi warga lain untuk mencari jalan alternatif lain karena jalan protokol dari Semanggi hingga Istana Merdeka ditutup mulai pukul 06.00 Wib.
Menurut dia, semestinya perlakuan sama juga diberikan kepada GNPF-MUI karena Polri adalah pengayom seluruh masyarakat. "Bila Polri bisa begitu bersahabat dengan para pendukung Presiden Jokowi, maka seharusnya juga bisa bertindak yang sama kepada GNPF MUI," ujar Sya'roni.
Dia mengatakan, perlakuan diskriminatif hanya akan mengundang stigma negatif terhadap institusi Polri. Tidak hanya itu, sambung dia, Polri harus menjelaskan secara gamblang tentang tuduhan akan adanya makar, bila perlu menunjuk pelakunya.
"Bila hanya menuduh tanpa disertai bukti yang jelas hanya akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat," tuturnya.
Dia juga menilai isu akan adanya kelompok yang akan berupaya menguasai DPR lemah. "Karena saat ini DPR sudah dikuasai pendukung Presiden Jokowi sehingga sangat sulit menggoyang kekuasaan Presiden dari DPR," tuturnya.
(dam)
Explore More