Jokowi Minta Pemberantasan Korupsi Ditingkatkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di kantornya. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung agar pemberantasan korupsi tidak bergantung pada dokumen yang bertumpuk-tumpuk.

Jokowi mengingatkan, agar pemberantasan korupsi tidak sebatas simbolis dan seremonial saja. ‎Jokowi menginginkan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara konkret seperti aksi pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dicanangkan pemerintah.

‎"Hasilnya bisa kita lihat sudah banyak pembenahan, terutama di tempat layanan publik," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Jokowi mengaku telah mendengar banyak pengaduan publik. Namun hal itu langsung ditangani dengan fakta ditangkapnya sejumlah oknum aparat birokrasi yang melakukan pungli. Jokowi meminta pemberantasan korupsi digencarkan, baik dari hulu ke hilir.

Selain pemberantasan, Jokowi juga meminta pencegahan terus ditingkatkan. Utamanya pencegahan di sektor perizinan, ‎sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan administrasi pertanahanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama pengelolaan sumber daya alam, dan pangan, termasuk transparansi di bidang bantuan bencana, dan bantuan sosial.

Bukan hanya itu, Jokowi sangat berharap pemberantasan korupsi lebih ditingkatkan kembali dengan cara menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menekankan, penguatan lembaga bisa dilakukan dari sisi kelembagaan maupun kemandirian anggaran.

‎"Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian juga harus terus berjalan. Tujuannya adalah menghasilkan penegakan hukum yang profesional‎," tandasnya.