Pemerintah Minta KPK Tindak Tegas Pejabat Ditjen Pajak yang Ditangkap
Pemerintah Minta KPK Tindak Tegas Pejabat Ditjen Pajak yang Ditangkap
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses lebih lanjut dan menghukum pejabat Ditjen Pajak yang ditangkap karena diduga menerima suap. Pegawai yang ditangkap tangan KPK diduga pejabat eselon III Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sehingga dengan demikian bagi yang bersangkutan, kami sudah monitor sejak semalam. Kami minta KPK untuk menindak tegas dan memberikan efek jera," ujar Pramono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Menurut Pramono, pemerintah sangat berharap kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak menjadi pelajaran berharga bagi semua lembaga, dimana di saat bersamaan pemerintah juga tengah giat-giatnya memberantas pungli melalui Tim Saber Pungli.
"Kemudian KPK bisa melakukan OTT dan kami sangat berterima kasih untuk itu," kata Pramono.
Pramono menambahkan, pemerintah sangat berharap langkah penanganan kasus suap terhadap pegawai pemerintahan lebih ditingkatkan. Hal itu dilakukan agar pelayanan publik berjalan secara efektif.
"Terbukti bahwa Saber Pungli bukan hanya kepada di luar institusi Polri, ternyata di institusi Polri juga banyak yang terkena," pungkasnya.
"Sehingga dengan demikian bagi yang bersangkutan, kami sudah monitor sejak semalam. Kami minta KPK untuk menindak tegas dan memberikan efek jera," ujar Pramono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Menurut Pramono, pemerintah sangat berharap kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak menjadi pelajaran berharga bagi semua lembaga, dimana di saat bersamaan pemerintah juga tengah giat-giatnya memberantas pungli melalui Tim Saber Pungli.
"Kemudian KPK bisa melakukan OTT dan kami sangat berterima kasih untuk itu," kata Pramono.
Pramono menambahkan, pemerintah sangat berharap langkah penanganan kasus suap terhadap pegawai pemerintahan lebih ditingkatkan. Hal itu dilakukan agar pelayanan publik berjalan secara efektif.
"Terbukti bahwa Saber Pungli bukan hanya kepada di luar institusi Polri, ternyata di institusi Polri juga banyak yang terkena," pungkasnya.
(kri)
Explore More