Alasan Golkar Copot Akom dan Setnov Kembali Jabat Ketua DPR
Senin, 21 November 2016 - 21:22 WIB
Alasan Golkar Copot Akom dan Setnov Kembali Jabat Ketua DPR
A
A
A
JAKARTA - Kursi Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) digoyang. Pasalnya, Partai Golkar sepakat mengembalikan posisi ketua DPR kepada Setya Novanto (Setnov), sebagaimana hasil rapat pleno partai berlambang pohon beringin itu sore tadi.
"Tadi sudah diputuskan dalam pleno sore tadi," kata Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai, saat dihubungi wartawan, Senin (21/11/2016).
Selanjutnya kata dia, Fraksi Golkar akan membahas kesepakatan rapat pleno sore tadi itu dengan pemimpin DPR. "Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Setya Novanto seperti semula," tuturnya.
Sebab menurut Yorrys, Setnov mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR karena dituduh mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Dia menjelaskan, sebenarnya wacana agar Setnov kembali menjabat ketua DPR muncul sejak rapat pleno terbatas Golkar pada 8 November 2016. Wacana itu muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas gugatan Setnov.
Adapun MK mengabulkan gugatan Setnov, bahwa penyadapan yang bukan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sah. Sedangkan MKD DPR memutuskan memulihkan nama baik Setnov dari kasus pencatutan nama Jokowi dan JK dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Ade Komarudin enggak ada salah apa-apa, ini soal etika dan wibawa partai," pungkasnya.
"Tadi sudah diputuskan dalam pleno sore tadi," kata Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai, saat dihubungi wartawan, Senin (21/11/2016).
Selanjutnya kata dia, Fraksi Golkar akan membahas kesepakatan rapat pleno sore tadi itu dengan pemimpin DPR. "Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Setya Novanto seperti semula," tuturnya.
Sebab menurut Yorrys, Setnov mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR karena dituduh mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Dia menjelaskan, sebenarnya wacana agar Setnov kembali menjabat ketua DPR muncul sejak rapat pleno terbatas Golkar pada 8 November 2016. Wacana itu muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas gugatan Setnov.
Adapun MK mengabulkan gugatan Setnov, bahwa penyadapan yang bukan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sah. Sedangkan MKD DPR memutuskan memulihkan nama baik Setnov dari kasus pencatutan nama Jokowi dan JK dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Ade Komarudin enggak ada salah apa-apa, ini soal etika dan wibawa partai," pungkasnya.
(maf)
