Dapat Rapor Merah, Jokowi Diminta Pertimbangkan Ganti Jaksa Agung
Senin, 21 November 2016 - 09:25 WIB
Dapat Rapor Merah, Jokowi Diminta Pertimbangkan Ganti Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mempertimbangkan kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo. Pasalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah pimpinan HM Prasetyo dinilai banyak mengalami kemunduran kinerjanya.
"Menurut saya itu harus jadi pertimbangan Presiden untuk melihat kinerja Jaksa Agung karena kemunduran kinerjanya," kata Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar yang dikutip dari Okezone, Minggu 20 November 2016 malam.
Posisi Jaksa Agung, menurut Abdul, sangat penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Maka itu, sambungnya, posisi itu tidak diisi oleh orang yang berasal dari partai politik.
"Karena kalau dari partai politik dia akan kesulitan dalam menghadapi kasus penegakan hukum, karena tidak jarang yang menjadi tersangka dari partai politik. Intinya jangan dari partai politik," tegasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah terhadap kinerja Jaksa Agung selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ditambah, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FH UI) menilai terdapat kemunduran dari Kejaksaan Agung mulai dari reformasi birokrasi, integritas aparatur, dan kinerja kejaksaan.
"Menurut saya itu harus jadi pertimbangan Presiden untuk melihat kinerja Jaksa Agung karena kemunduran kinerjanya," kata Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar yang dikutip dari Okezone, Minggu 20 November 2016 malam.
Posisi Jaksa Agung, menurut Abdul, sangat penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Maka itu, sambungnya, posisi itu tidak diisi oleh orang yang berasal dari partai politik.
"Karena kalau dari partai politik dia akan kesulitan dalam menghadapi kasus penegakan hukum, karena tidak jarang yang menjadi tersangka dari partai politik. Intinya jangan dari partai politik," tegasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah terhadap kinerja Jaksa Agung selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ditambah, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FH UI) menilai terdapat kemunduran dari Kejaksaan Agung mulai dari reformasi birokrasi, integritas aparatur, dan kinerja kejaksaan.
(mhd)
