Partai Perindo Membangun Masyarakat Daerah Menjadi Pilar Ekonomi
Kamis, 17 November 2016 - 06:08 WIB
Partai Perindo Membangun Masyarakat Daerah Menjadi Pilar Ekonomi
A
A
A
MAMUJU - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) melantik 69 DPC Partai Perindo, GRIND, Pemuda Perindo dan Kartini Perindo Sulawesi Barat di Mamuju, Sulawesi Barat.
"Partai Perindo membangun masyarakat di daerah menjadi pilar kekuatan ekonomi Indonesia," kata HT dalam sambutannya di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu 16 November 2016.
Selama ini, kata HT, penerapan pasar bebas menyebabkan ekonomi terkonsentrasi di kota besar, sehingga mayoritas daerah tertinggal. "Sistem ini harus diubah," kata HT
Ke depan, tuturnya, masyarakat di daerah harus dibangun ditingkatkan kesejahteraannya dengan mendorong mereka menjadi produktif. Hal tersebut bisa dilakukan bila ada kebijakan khusus yang memberikan keberpihakan kepada mereka. Memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh.
Ia mengungkapkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir NKRI ialah mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Namun begitu, hingga kini sebagian besar masyarakat belum merasakan kemakmuran dan kesejahteraan.
"Sulit bagi Indonesia mewujudkan kemakmuran dalam arti yang sesungguhnya kalau kondisi perekonomian dan anatomi masyarakat kita dalam status quo (tidak mengalami perubahan)," terangnya.
Oleh karena itu, paham ekonomi pasar bebas yang kini dianut oleh Indonesia harus sudah digeser menjadi ekonomi kesejahteraan. Dimana, konsep ini menitikberatkan pada keberpihakan masyarakat yang tertinggal serta pembangunan daerah-daerah yang belum terbangun.
"Kita hadir dengan orientasi sangat khusus bagaimana bisa ikut membangun masyarakat yang belum mapan di berbagai daerah," tegasnya.
Dengan begitu, pilar-pilar ekonomi di daerah dapat menopang ekonomi nasional yang selama ini hanya disokong oleh kota-kota besar.
"Partai Perindo membangun masyarakat di daerah menjadi pilar kekuatan ekonomi Indonesia," kata HT dalam sambutannya di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu 16 November 2016.
Selama ini, kata HT, penerapan pasar bebas menyebabkan ekonomi terkonsentrasi di kota besar, sehingga mayoritas daerah tertinggal. "Sistem ini harus diubah," kata HT
Ke depan, tuturnya, masyarakat di daerah harus dibangun ditingkatkan kesejahteraannya dengan mendorong mereka menjadi produktif. Hal tersebut bisa dilakukan bila ada kebijakan khusus yang memberikan keberpihakan kepada mereka. Memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh.
Ia mengungkapkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir NKRI ialah mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Namun begitu, hingga kini sebagian besar masyarakat belum merasakan kemakmuran dan kesejahteraan.
"Sulit bagi Indonesia mewujudkan kemakmuran dalam arti yang sesungguhnya kalau kondisi perekonomian dan anatomi masyarakat kita dalam status quo (tidak mengalami perubahan)," terangnya.
Oleh karena itu, paham ekonomi pasar bebas yang kini dianut oleh Indonesia harus sudah digeser menjadi ekonomi kesejahteraan. Dimana, konsep ini menitikberatkan pada keberpihakan masyarakat yang tertinggal serta pembangunan daerah-daerah yang belum terbangun.
"Kita hadir dengan orientasi sangat khusus bagaimana bisa ikut membangun masyarakat yang belum mapan di berbagai daerah," tegasnya.
Dengan begitu, pilar-pilar ekonomi di daerah dapat menopang ekonomi nasional yang selama ini hanya disokong oleh kota-kota besar.
(mhd)
