Kapolri Tegaskan Polisi Harus Netral di Pilkada
Kapolri Tegaskan Polisi Harus Netral di Pilkada
A
A
A
DEPOK - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengajak seluruh anggota Polri untuk netral menjelang Pilkada Serentak 2017.
Hal itu disampaika Tito dalam memberi arahan kepada anggota Korps Brimob Kelapa Dua, Depok. Tito menjelaskan, tahapan pilkada sudah mulai bergulir.
Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 18 Februari 2017. Namun kata dia, eskalasi politik mulai meningkat. “Memang pesta demokrasi wajar memilih pemimpin," kata Tito dalam sambutannya, Senin (31/10/2016).
"Namun sudut pandang kita sebagai polisi sudah terjadi polarisasi atau pemisahan masyarakat Indonesia mendukung pasangan calon masing-masing,” imbuhnya.
Tito menambahkan, dari sudut pandang Kepolisian, hal itu dapat menimbulkan potensi konflik untuk memenangkan pasangan calon. Terkadang sesuai aturan tapi memghalalkan segala cara.
“Kami tak punya hak memilih jadi faktor yang menentukan kita berdiri pada posisi netral. Netral terhadap dinamika politik yang terjadi. Tapi jaga dengan lancar untuk menentukan siapa pemimpinnya," ucapnya.
"Tugas kita jaga agar negara ini tetap berdiri. Pemerintahan konstitusional tetap berdiri dengan aman damai lancar. Pimpinan yang terpilih siapapun dia akan dapat dukungan dari rakyat. Posisi kita netral tak memihak,” tambah Tito.
Tito menegaskan, Korps Brimob adalah anggota pasukan elite atau pasukan khusus yang akan terus dikembangkan. Salah satunya dalam pengadaan alat dan anggaran.
“Karena tugasnya banyak membantu back up seperti pilkada, kita akan terus berikan dukungan," ungkap Tito.
"Anggaran pengadaan alat-alat. Dalam beberapa tahun ini cukup banyak lebih dari Rp1 triliun untuk pengembangan Brimob. Karena itu kita harus bangga jadi bagian korps elite Polri,” tandasnya.
Hal itu disampaika Tito dalam memberi arahan kepada anggota Korps Brimob Kelapa Dua, Depok. Tito menjelaskan, tahapan pilkada sudah mulai bergulir.
Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 18 Februari 2017. Namun kata dia, eskalasi politik mulai meningkat. “Memang pesta demokrasi wajar memilih pemimpin," kata Tito dalam sambutannya, Senin (31/10/2016).
"Namun sudut pandang kita sebagai polisi sudah terjadi polarisasi atau pemisahan masyarakat Indonesia mendukung pasangan calon masing-masing,” imbuhnya.
Tito menambahkan, dari sudut pandang Kepolisian, hal itu dapat menimbulkan potensi konflik untuk memenangkan pasangan calon. Terkadang sesuai aturan tapi memghalalkan segala cara.
“Kami tak punya hak memilih jadi faktor yang menentukan kita berdiri pada posisi netral. Netral terhadap dinamika politik yang terjadi. Tapi jaga dengan lancar untuk menentukan siapa pemimpinnya," ucapnya.
"Tugas kita jaga agar negara ini tetap berdiri. Pemerintahan konstitusional tetap berdiri dengan aman damai lancar. Pimpinan yang terpilih siapapun dia akan dapat dukungan dari rakyat. Posisi kita netral tak memihak,” tambah Tito.
Tito menegaskan, Korps Brimob adalah anggota pasukan elite atau pasukan khusus yang akan terus dikembangkan. Salah satunya dalam pengadaan alat dan anggaran.
“Karena tugasnya banyak membantu back up seperti pilkada, kita akan terus berikan dukungan," ungkap Tito.
"Anggaran pengadaan alat-alat. Dalam beberapa tahun ini cukup banyak lebih dari Rp1 triliun untuk pengembangan Brimob. Karena itu kita harus bangga jadi bagian korps elite Polri,” tandasnya.
(maf)
Explore More