Jokowi-JK Diminta Tingkatkan Anggaran Pertahanan

JAKARTA - Pembangunan sektor pertahanan selama dua tahun Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai belum memuaskan. Penilaian itu didasarkan atas asumsi politik anggaran pertahanan yang dalam dua tahun terakhir dianggap membebani sektor lain.

Dalam forum Rembuk Nasional 2016, Direktur Imparsial Al-Araf mengungkapkan pentingnya pembangunan sektor pertahanan. Pembangunan sektor pemerintah dinilainya dilakukan beriringan pembangunan ekonomi serta politik yang tengah giat dilakukan Jokowi.

"Konflik di Timur Tengah memberikan gambaran stabilitas keamanan negara sangat berpengaruh pada pembangunan sektor lainnya," kata Al Araf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Al Araf juga mengingatkan, sebagai pemimpin sipil, Jokowi hendaknya tidak meniadakan isu pertahanan. Terlebih persoalan anggaran. Jika selama ini ada anggapan anggaran pertahanan membebani sektor lain maka logikanya perlu dibalik.

Dengan meningatkakan anggaran pertahanan, kata dia, ancaman terhadap negara baik, tradisional maupun nontradisional bisa dicegah.

"Di parlemen, perdebatan soal anggaran pertahanan sangat kencang. Sementara kita menghadapi berbagai ancaman seperti illegal logging, illegal fishing, dan ancaman nontradisional lainnya," kata Al Araf.

Selain memberikan kritik, Al Araf juga membeberkan beberapa capaian Jokowi dalam membangun sektor pertahanan. Di antaranya, komitmen melanjutkan pemenuhan minimum esential forces hingga tahun 2019 meski program tersebut dimulai pada era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010.

Selain itu, lanjut Al Araf, Jokowi juga mendukung program kemandirian dan pembangunan industri pertahanan melalui PT Pindad. "Selain itu juga terkait pembentukan Bakamla, meski masih perlu pematangan konsep agar tidak ada tumpang tindih kewenangan," ucap Al Araf.