Publik Menanti Manuver Jitu Jokowi di Polemik Laut China Selatan
Jum'at, 21 Oktober 2016 - 20:11 WIB
Publik Menanti Manuver Jitu Jokowi di Polemik Laut China Selatan
A
A
A
JAKARTA - Dua tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) patut kita apresiasi, karena berbagai kemajuan di seluruh penjuru negara ini.
Hal itu dikatakan pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. Menurutnya, banyak hal positif dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini.
"Seperti pemberantasan pungli (pungutan liar) dan narkoba, pembenahan infrastruktur, regulasinya, dan lain-lain," kata wanita yang akrab disapa Nuning ini dalam siaran pers, Jumat (21/10/2016).
"Tetapi masih ada yang harus diperbaiki. Untuk isu luar negeri, sentralitas ASEAN yang semakin pudar dalam menghadapi kepentingan negara besar, yang dapat mengancam perdamaian di kawasan," imbuhnya.
Menurut Nuning, Indonesia sebagai non claimant states di Laut China Selatan, seharusnya bisa memainkan perannya sebagai 'bridge builders' di kawasan dan mendorong sentralitas ASEAN.
"Hal yang sama pernah terjadi dan berhasil diselesaikan dengan shuttle diplomacy oleh Indonesia," ucap Nuning.
Diakuinya, publik kini menunggu kepiawaian dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di kawasan dan polemik Laut China Selatan. Apakah Indonesia hanya mengekor satu kepentingan negara besar tertentu saja.
"Ini adalah esensi ancaman yang ada di kawasan yang selama ini tidak dilihat secara gamblang oleh penyusunan strategi pertahanan Indonesia," tuntasnya.
Hal itu dikatakan pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. Menurutnya, banyak hal positif dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini.
"Seperti pemberantasan pungli (pungutan liar) dan narkoba, pembenahan infrastruktur, regulasinya, dan lain-lain," kata wanita yang akrab disapa Nuning ini dalam siaran pers, Jumat (21/10/2016).
"Tetapi masih ada yang harus diperbaiki. Untuk isu luar negeri, sentralitas ASEAN yang semakin pudar dalam menghadapi kepentingan negara besar, yang dapat mengancam perdamaian di kawasan," imbuhnya.
Menurut Nuning, Indonesia sebagai non claimant states di Laut China Selatan, seharusnya bisa memainkan perannya sebagai 'bridge builders' di kawasan dan mendorong sentralitas ASEAN.
"Hal yang sama pernah terjadi dan berhasil diselesaikan dengan shuttle diplomacy oleh Indonesia," ucap Nuning.
Diakuinya, publik kini menunggu kepiawaian dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di kawasan dan polemik Laut China Selatan. Apakah Indonesia hanya mengekor satu kepentingan negara besar tertentu saja.
"Ini adalah esensi ancaman yang ada di kawasan yang selama ini tidak dilihat secara gamblang oleh penyusunan strategi pertahanan Indonesia," tuntasnya.
(maf)
