Johan Budi: Keteladanan Pemimpin Bagian dari Revolusi Mental

PERJALANAN Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah memasuki tahun ketiga. Sejak Jokowi-JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014, masyarakat banyak menggantungkan harapan kepada keduanya.

Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah. Ada yang mengapresiasi, adapula yang belum puas dengan hasil kinerja Jokowi-JK beserta kabinetnya.

Bagaimanakah pihak kepresidenan menyikapi hal itu. Berikut wawancara Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP kepada Sindonews, beberapa waktu lalu.

Bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan Pemerintah Jokowi-JK?

Pada tahun pertama, 2015 Jokowi-JK adalah pembangunan fondasi. Pada tahun ini sebagai tahun akselerasi atau tahun percepatan pembangunan. Ada tiga fokus dalam percepatan pembangunan, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan manusia, percepatan pembangunan ekonomi.

Nah baru tahun yang ketiga ini yang kemarin disampaikan Presiden, yakni melakukan reformasi bidang hukum secara total.

Bukan berarti yang sebelumnya tidak dilakukan. Artinya fokus konsentrasinya akan dilakukan juga kepada reformasi bidang hukum. Selain pembangunan ekonomi infrastruktur yang ketiga ini akan melakukan reformasi hukum.

Reformasi hukum itu seperti yang kemarin disampaikan. Pertama, pembangunan sistem, menyangkut sistem, sistem itu bisa orangnya, bisa juga sistem birokrasinya. Kedua, kelembagaan. Jadi kelembagaan bisa dihilangkan, bisa juga ditambah. Ini berkaitan dengan hukum.

Ketiga, berkaitan dengan regulasi dan deregulasi aturan, misalnya ada undang-undang yang tumpang tindih, ada peraturan presiden yang tidak sama, misalnya nah itu mau dibenahi dalam konteks reformasi hukum.

Nah paket apa yang akan dikeluarkan mungkin dalam waktu dekat akan disampaikan oleh Menko Polhukam. Jadi pemerintahan selama dua tahun, garis besarnya itu.

Proyek-proyek strategis yang dipercepat itu, seperti infrastruktur jalan tol, bendungan, irigasi, kemudian juga transportasi, tol laut. Itu kan dampaknya sampai langsung di Papua, harga-harga menjadi minimal sama atau hampir sama lah dengan pulau lain.

Sementara itu bertahun-tahun di sana (harga-harga barang kebuduhan di papua) mahal, jadi progres yang dilakukan dalam konteks itu untuk membangun, hasilnya langsung bisa dinikmati rakyat banyak, misalnya tol laut itu. Misalnya stok barang di Indonesia timur menjadi teratur.

Jadi tidak ada keterlambatan setelah dibangun tol laut, pelabuhan, dengan membuka pelayaran baru yang dilakukan Kementerian Perhubungan, Kementrian PUPR, seperti dam-dam dibangun di sejumlah tempat. Itu dalam rangka percepatan proyek strategis , termasuk pembangunan pembangkit listrik 35000 MW.

Pembangkit listrik 35.000 MW ini targetnya selesai 2019. Sekarang mulai dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik, baik untuk industri maupun rakyat.

Kemudian dalam konteks pembangunan infrastruktur, yakni membangun terminal-terminal, petikemas, terminal pelabuhan, bebrapa proyek akan dilauncing. Kemarin juga diresmikan bandara, memperluias bandara di beberapa tempat, kmudian juga mengupayakan conectivity antarkota secara cepat.

Sekarang pembangunan tidak lagi Jawa sentris tapi indonesia sentris. Oleh karena itu dibangun Trans Tol Sumatera, kemudian Sulawesi dan di daerah lain.

Apa yang paling menonjol dari semua kebijakan itu?

Menurut saya, paling menonjol adalah pemotongan birokrasi perizinan itu. Lebih singkat. Apabila biasanya perizinan berbulan-bulan, oleh Presiden dipercepat. Bahkan hitungan jam, tidak lagi hitungan bulan, ada yang dalam hitungan jam begitu.

Ini bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks dua tahun Pemerintah Jokowi. Ini ada data (pengurusan perizinan) yang sampai 700 hari, kemudian dipangkas menjadi dua bulan, itu gambaran secara umumnya.

Satu lagi, pembangunan manusia.Pembangunan manusianya itu vocasionalnya diperbanyak, kemudian juga peruntukan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.

Kebijakan itu betul-betul dikontrol oleh Pak Presiden. Jadi anggaran itu bener-benar digunakan untuk pendidikan. Jangan diasumsikan anggarannya hanya ada di Kementerian Pendidikan, di beberapa kementerian yang membawahi pendidikan juga ada.

Kemudian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat itu juga menjadi fokus Presiden. Bahkan Presiden menanyakan langsung kepada menteri terkait, apakah kartu itu sudah sampai ke siswa.

Ada anggapan pemerintah masih mengedepankan pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan manusia, bagaimana pandangan Anda?

Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga manusianya. Bagaimana caranya, beberapa kali Pak Presiden sampaikan membuka sekolah vokasi di beberapa tempat. Itu diperintahkan langsung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Membangun manusia itu tidak bisa dilihat secara langsung, seperti membangun dam. Anda juga tidak bisa melihat orang ini tambah pintar, ada ukurannya.

Jika melihat pembangunan infrastruktur kelihatan, tapi kalau membangun sumber daya manusia itu tidak kasat mata. Tapi langkah-langkah itu dilakukan Presiden Jokowi selama dua tahun.

Orang mudah memperoleh kartu sehat, ikut BPJS. Orang dengan mudah menjalani operasi dengan biaya ratusan juta. Itu nyata. Bahwa ada kekurangan, pasti ada. Mungkin banyak kekurangan, tapi upaya itu dilakukan. Seperti pembagian kartu Indonesia pintar, itu sampai dimonitor Presiden kalau lagi blusukan.

Beberapa kali mengikuti kunjungan Presiden, saya melihat beliau memonitor langsung pelaksanaan kebijakan itu sampai ke daerah-daerah. Contohnya, seperti kemarin di Papua. Apabila masyarakat ada kebijakan yang tidak sampai ke masyarakat, maka Presiden akan menanyakan langsung kepada menteri terkait.

Saya pernah ikut kunjungan Presiden ke Jawa Barat. Saat itu Presiden berdialog dengan presiden tentang pelayanan rumah sakit. Sebagian besar pasien menggunakan BPJS.

Maksud Anda kebijakan pemerintah nyata?

Itu nyata. Coba anda lihat survei CSIS. Kepuasan terhadap Pemerintah Jokowi naik. Kepuasan itu dirasakan oleh nelayan dan petani. Dari hasil survei itu juga terlihat ada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lalu bagaimana dengan pembangunan bidang hukum?

Memang ada kritikan yang menyatakan pemerintah saat ini berhasil dalam bidang ekonomi, tapi agak lupa dengan bidang hukum. Presiden sudah sampaikan bahwa fokus pemerintah yang berikutnya adalah reformasi bidang hukum secara total. Tapi itu kan tidak bisa dilakukan secara seketika, pasti melalui tahapan.

Reformasi hukum dilakukan secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum. Adapun yang dibenahi berkaitan kelembagaan, sistem, aturan.

Bagaimana dengan penegakan hukum secara umum, termasuk kasus HAM?

Kalau mengenai pelanggaran HAM masa lalu atau 15-20 tahun lalu, bukannya Presiden tidak komitmen. Presiden dibantu menteri-menterinya tentu memiliki komitmen.

Seperti kasus kematian Munir, Presiden telah memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti temuan Tim Pencari Fakta. Kemudian dipelajari lagi apakah bahasanya ada novum baru, kemudian bisa dibuka kembali.

Kalau pelanggaran HAM masa lalu, sudah diperintahkan Kemenko Polhukam. Kalau tidak salah satu minggu lalu, Pak Wiranto telah menyampaikan bagaimana cara penyelesaian kasus itu.

Melalui metode seprti apa menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Nah itu dibangun dalam konteks reformasi hukum ini juga.

Satu lagi, reformasi hukum berkaitan pungutan liar (pungli). Pungli jangan dianggap remeh. Menurut Presiden, pungli telah meresahkan rakyat. Banyak masukan kepada Presiden mengenai hal itu makannya akan dibentuk Tim Sapu Bersih Pungli.

Lalu bagaimana dengan pungli di lembaga penegak hukum?

Itu nanti (penanganannya) di bawah koordinasi Kementerian Politik Hukum dan Keamananan. Mengenai kesiapannya, nanti akan disampaikan seperti apa paket kebijakan di bidang hukum.

Banyak pendapat yang menyatakan revolusi mental masih sebatas jargon. Bagaimana pendapat Anda?

Saya kira harus diakui revolusi mental belum selesai, tapi bukan berarti tidak dilakukan. Sejauh yang saya amati, sudah banyak hal dilakukan Presiden Jokowi dalam konteks revolusi mental.

Revolusi mental itu jangan digambarkan, misalnya orang berubah dari disiplin menjadi tidak disiplin. Misalnya penggunaan anggaran, itu bagian dari revolusi mental. Dahulu anggaran digunakan pada bulan Agustus, bulan Juli, sekarang penggunaan anggaran bisa dilakukan pada Januari.

Kemudian bagaimana cara Presiden berhubungan dengan masyarakat. Intinya keteladanan-keteladanan itu bagian dari revolusi mental. Itu ditekankan terus oleh Presiden, menghapus pungli itu bagian dari revolusi mental, Tapi hasilnya tidak dalam dua tahun bisa seketika, tidak bisa begitu.

Itu memerlukan tahapan. Memang kita masih kurang dalam konteks revolusi mental secara menyeluruh, tapi bukan tidak dilakukan.

Ada beberapa hal yang sudah ada, banyak hal yang itu bisa disebut keberhasilan revolusi mental. Apabila ingin detailnya, tanya ke Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Apakah revolusi mental sudah dijalankan atau diikuti semua lapisan?

Revolusi mental bukan hanya integritas, tapi bagaimana keteladanan pimpinan. Pimpinan itu bukan hanya presiden, pimpinan lembaga, pimpinan komunitas terkecil di pemerintahan misalnya, itu bagian dari revolusi mental.

Beberapa tahun lagi akan digelar Pilpres 2019, apakah pemerintah optmistis mampu merealisasikan seluruh programnya?

Yang pasti Pemerintah Presiden Jokowi akan membawa (negara) menuju ke arah lebih baik. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kan ada ukurannya, ada parameternya, pertumbuhan ekonomi, inflasi.