Ini Upaya KY Tingkatkan Efektivitas Kerja untuk Penguatan Lembaga
Sabtu, 01 Oktober 2016 - 15:10 WIB
Ini Upaya KY Tingkatkan Efektivitas Kerja untuk Penguatan Lembaga
A
A
A
JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) memiliki penawaran mengenai wacana paket kebijakan hukum pemerintah khususnya penguatan lembaga-lembaga pengawas berdasarkan meningkatkan efektivitas kinerjanya.
Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, bahwa KY ingin adanya penguatan yang meliputi putusan bersifat eksekutorial, pemanggilan paksa saksi, kewenangan penyadapan, dan kejelasan ranah kode etik perilaku dengan teknis yudisial.
"Sebetulnya rekomendasi eksekutorial (mengikat) itu lebih dibutuhkan untuk sanksi sedang dan ringan, karena yang berat, sudah ada MKH, sejauh ini tidak masalah," ujar Warid kepada media, Sabtu (1/10/2016).
Yang pasti apabila ada usulan soal itu, tentu saja hal tersebut akan lebih membuat pengawasan menjadi lebih efektif dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dinamika hubungan KY dan Mahkamah Agung (MA) yang fluktuatif.
Dia menjelaskan, selama manajemen hakim masih di MA, maka kewenangan eksekutorial yang memungkinkan untuk dimiliki KY bisa jadi mengadopsi konsep DKPP, yaitu melalui rekomendasi yang bersifat mengikat, sehingga apapun yang keluar dari KY dan dinyatakan pelanggaran kode etik, maka harus ditindaklanjuti MA.
Selain itu, Farid memaparkan, jika merujuk pada UU No 18 Tahun 2011 ada beberapa penguatan kewenangan KY dalam melaksanakan tugas. Dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 20 Ayat 3).
"Komisi Yudisial dapat melakukan penyadapan jika menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim. Namun begitu, dalam proses pelaksanaannya, kewenangan penyadapan itu tidak berjalan efektif," paparnya.
Farid menambahkan, walaupun disebutkan KY punya wewenang meminta penyadapan terhadap hakim melalui aparat penegak hukum. Akan tetapi aparat penegak, seperti kepolisian, justru punya pandangan berbeda. KY tidak boleh menyadap karena bukan lembaga pro-justisia.
"Intinya, penyadapan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan merekam pembicaraan hakim hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, penting untuk dicatat Pasal 20 Ayat (4) menetapkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut," tambah nya.
Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, bahwa KY ingin adanya penguatan yang meliputi putusan bersifat eksekutorial, pemanggilan paksa saksi, kewenangan penyadapan, dan kejelasan ranah kode etik perilaku dengan teknis yudisial.
"Sebetulnya rekomendasi eksekutorial (mengikat) itu lebih dibutuhkan untuk sanksi sedang dan ringan, karena yang berat, sudah ada MKH, sejauh ini tidak masalah," ujar Warid kepada media, Sabtu (1/10/2016).
Yang pasti apabila ada usulan soal itu, tentu saja hal tersebut akan lebih membuat pengawasan menjadi lebih efektif dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dinamika hubungan KY dan Mahkamah Agung (MA) yang fluktuatif.
Dia menjelaskan, selama manajemen hakim masih di MA, maka kewenangan eksekutorial yang memungkinkan untuk dimiliki KY bisa jadi mengadopsi konsep DKPP, yaitu melalui rekomendasi yang bersifat mengikat, sehingga apapun yang keluar dari KY dan dinyatakan pelanggaran kode etik, maka harus ditindaklanjuti MA.
Selain itu, Farid memaparkan, jika merujuk pada UU No 18 Tahun 2011 ada beberapa penguatan kewenangan KY dalam melaksanakan tugas. Dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 20 Ayat 3).
"Komisi Yudisial dapat melakukan penyadapan jika menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim. Namun begitu, dalam proses pelaksanaannya, kewenangan penyadapan itu tidak berjalan efektif," paparnya.
Farid menambahkan, walaupun disebutkan KY punya wewenang meminta penyadapan terhadap hakim melalui aparat penegak hukum. Akan tetapi aparat penegak, seperti kepolisian, justru punya pandangan berbeda. KY tidak boleh menyadap karena bukan lembaga pro-justisia.
"Intinya, penyadapan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan merekam pembicaraan hakim hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, penting untuk dicatat Pasal 20 Ayat (4) menetapkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut," tambah nya.
(kri)
