Menkumham Lantik Baroto Jadi Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Sulbar
Menkumham Lantik Baroto Jadi Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Sulbar
A
A
A
JAKARTA - Kasubdit Partai Politik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DR Baroto kemarin dilantik Menkumham Yasonna H Laoly menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.
Promosi jabatan ini dinilai tak lepas dari prestasinya sebagai Kasubdit yang menjadi salah seorang yang mengawal rekonsiliasi konflik partai politik yang dialami Golkar dan PPP.
Apalagi dalam dunia akademis, pejabat yang baru berusia 44 tahun ini telah berhasil mempertahankan gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti.
Baroto merupakan salah satu pejabat di lingkungan Kemenkumham yang dilantik di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016). Pelantikan tersebut juga dihadiri Pimpinan Tinggi Madya, termasuk Sekretaris Jenderal Bambang Rantau Sariwanto, dan Inspektur Jenderal Aidir Amin Daud.
Dalam kesempatan itu, Yasonna menjelaskan pelantikan kali ini tidak seperti biasa karena dilakukan secara menyeluruh terhadap Pejabat Tinggi Pratama baik Pejabat Eselon IIA maupun Eselon IIB.
"Karena saya menginginkan adanya sinergitas antara pejabat dalam berkinerja dan berkarya serta mengoptimalkan peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM," tegasnya.
Kepada seluruh peserta pelantikan yakni 120 Pejabat Kemenkumham diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas, guna mengukur kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya.
Promosi jabatan ini dinilai tak lepas dari prestasinya sebagai Kasubdit yang menjadi salah seorang yang mengawal rekonsiliasi konflik partai politik yang dialami Golkar dan PPP.
Apalagi dalam dunia akademis, pejabat yang baru berusia 44 tahun ini telah berhasil mempertahankan gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti.
Baroto merupakan salah satu pejabat di lingkungan Kemenkumham yang dilantik di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016). Pelantikan tersebut juga dihadiri Pimpinan Tinggi Madya, termasuk Sekretaris Jenderal Bambang Rantau Sariwanto, dan Inspektur Jenderal Aidir Amin Daud.
Dalam kesempatan itu, Yasonna menjelaskan pelantikan kali ini tidak seperti biasa karena dilakukan secara menyeluruh terhadap Pejabat Tinggi Pratama baik Pejabat Eselon IIA maupun Eselon IIB.
"Karena saya menginginkan adanya sinergitas antara pejabat dalam berkinerja dan berkarya serta mengoptimalkan peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM," tegasnya.
Kepada seluruh peserta pelantikan yakni 120 Pejabat Kemenkumham diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas, guna mengukur kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya.
(kri)
Explore More